Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan kurang lebih 8 juta warga Jakarta yang perlu mengganti KTP-nya. Hal itu dikarenakan, Jakarta yang tidak lagi menyandang status ibu kota negara.
“KTP yang harus diganti itu sebanyak 8,3 juta,” ucapnya saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).
Adapun penyesuaian e-KTP warga Jakarta ini bakal dilakukan secara bertahap dan untuk tahun ini total ada 2 juta blanko KTP yang disiapkan Dukcapil.
Baca juga : 40 Ribu NIK Jakarta Nonaktif, Masyarakat Bisa Memantau Data Terbaru Mulai Besok
“Tahun ini 2 juta dulu, tahun selanjutnya 2 juta. Prioritasnya untuk mereka yang melakukan proses pergantian KTP, itu yang diutamakan,” ujarnya.
Budi memastikan, KTP warga yang saat ini masih berlaku, sambil kedepannya menunggu untuk melakukan pergantian.
“Masih menunggu proses penggantian KTP, KTP lama itu masih berlaku ya,” tuturnya.
Baca juga : DPRD DKI Jakarta: Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta sangat Lambat
Sebagai informasi, pemerintah telah memutuskan memindahkan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan. Untuk Kota Jakarta tetap menyandang status sebagai daerah khusus.
Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pun telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 28 Maret 2024 lalu.
Saat ini, Jakarta masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Kepres) terkait status baru yang akan disematkan untuk Kota Jakarta. (Far/Z-7)
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penurunan tanah di Jakarta terus terjadi, dan satu di antaranya faktornya yaitu penggunaan air tanah yang masif dilakukan di Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca-Pilkada 2024.
Alasan pemerintah melanjutkan KJP salah satunya karena program sekolah swasta gratis masih dalam kajian antara lain terkait kriteria sekolah sasaran dan skema penyalurannya.
PADA Pilkada 2024, DKI Jakarta menjadi satu-satunya daerah yang dapat menggelar Pilkada dua putaran.
Adies mengatakan bahwa perubahan UU DKJ dimaksudkan untuk mencegah adanya kecacatan hukum. Hal ini mengingat masih adanya penyebutan DKI Jakarta bukan DKJ.
Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved