Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Dari hasil verifikasi, pada tahapan pertama Dukcapil mendapati 40 ribuan warga yang yang sudah meninggal dunia dan telah mengajukan penonaktifan ke Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
"Ya jadi tahapan pertama ini kita sudah mengajukan sekitar untuk yang meninggal dunia 40 ribuan dan juga RT yang sudah tidak ada sekitar 9600," ujar Kadis Dukcapil Budi Awaludin kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/4).
Baca juga : Dukcapil DKI Tegaskan Sosialisasi Penertiban NIK Warga Jakarta Dilakukan Sejak 2023
Kendati demikian, Budi mengatakan untuk NIK warga Jakarta yang RTnya sudah tidak ada lagi masih dalam tahap proses verifikasi oleh Kemendagri.
"Dan RT yang sudah tidak ada, masih dalam proses untuk diverifikasi di Kemendagri," jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga terus memberikan informasi tentang penonaktifan NIK melalui website dan SMS. Budi menjelaskan warga juga bisa menyanggah dan memantau data terkini yang sudah dinonaktifkan melalui situs JawaraDukcapilJakarta.go.id.
Baca juga : Mekanisme Penonaktifan NIK Jakarta Harus Teratur
"Mereka yang sudah memindahkan dokumen kependudukannya secara sadar apakah mereka sudah keluar dari program itu atau tidak, jadi besok mereka sudah bisa ngecek nih, bisa menyesuaikan dengan domisilinya ngecek lagi oh ternyata sudah tidak ada di program tersebut, mulai besok sudah bisa dicek," jelasnya.
Budi menegaskan, tidak ada tenggat waktu bagi warga yang akan melakukan proses sanggah data NIK.
"Karena masyarakat kan tidak tahu. Nah ini terus berlanjut. Kadang mereka tidak melakukan proses transaksi dengan menggunakan NIK mereka juga merasa aman juga. Jadi pas disaat mereka melakukan (misalnya) BPJS kok ternyata muter-muter (eror) nih harus ke disdukcapil. Nah disitulah mereka akan melapor," pungkasnya.
(Z-9)
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Masyarakat perdesaan yang ingin tinggal di DKI Jakarta diingatkan untuk memiliki surat pindah atau Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal.
Pemanfaatan data kependudukan yang akurat akan menjadi faktor utama dalam mendorong efisiensi layanan perbankan serta meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat
"Beberapa (RSUD dan RS Swasta) sudah berjalan, sebagian masih proses,"
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta akan memperpanjang layanan kependudukan hingga 27 November 2024.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Sebagian besar JPO di ibu kota saat ini sudah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) yang dikelola Dinas Bina Marga serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung segera membuka rekrutmen Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Jakarta dan Amerika sepakat menjalin kerja sama di tiga sektor. Masing-masing yakni sektor pangan, transportasi dan pendidikan
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved