Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
DINAS Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi. Penonaktifan NIK warga Jakarta yang tinggal di daerah telah disampaikan sejak tahun lalu.
"Rencana penonaktifan NIK sudah disosialisasikan sejak Maret 2023," ujar Kepala Dukcapil DKI Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Selasa, 5 Maret 2024.
Budi menjelaskan program penertiban administrasi kependudukan bukan pertama kali dilakukan. Program tersebut juga pernah dilakukan pada 2011.
Baca juga : Warga Jakarta Terkena Penonaktifan NIK Diizinkan Aktivasi Ulang, tapi Rumah Tinggalnya Harus Disurvei
"Sejak 2011 sampai dengan 2016 kita juga sudah menonaktifkan sebanyak 2,2 juta," jelasnya.
Kendati demikian, Budi menyebut penonaktifan NIK dilakukan secara bertahap pada April mendatang. Pihaknya bakal menggelar kegiatan serupa setiap tahunnya.
"Agar masyarakat tertib administrasi kependudukan," pungkasnya.
Baca juga : Mekanisme Penonaktifan NIK Jakarta Harus Teratur
Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai sosialisasi penertiban NIK warga Jakarta belum terlaksana secara maksimal. Sebab, minimnya sosialisasi.
"Berpotensi menimbulkan berbagai dampak, bukan hanya masalah DPT pemilu, tetapi masalah administrasi lainya seperti rekening bank, BPJS Kesehatan hingga zonasi sekolah," ungkap Rio.
Awalnya, penonaktifan NIK warga ber-KTP DKI yang telah pindah dijadwalkan pada Maret 2024. Namun, DPRD DKI merekomendasikan proses tersebut untuk ditunda.
Selain dianggap minim sosialisasi, penundaan penonaktifan NIK terjadi karena bertepatan dengan tahapan Pemilu 2024.
(Z-9)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal memangkas sejumlah trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi kemacetan horor di kawasan itu.
Pada Sabtu (23/8) pagi, indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 177 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 67 mikrogram per meter kubik.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan penataan 55 Rukun Warga (RW) di Jakarta yang masuk kategori kawasan kumuh pada tahun ini.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menerima audiensi Kaukus Muda Betawi di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar rapat bersama eksekutif.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Masyarakat perdesaan yang ingin tinggal di DKI Jakarta diingatkan untuk memiliki surat pindah atau Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal.
Pemanfaatan data kependudukan yang akurat akan menjadi faktor utama dalam mendorong efisiensi layanan perbankan serta meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat
"Beberapa (RSUD dan RS Swasta) sudah berjalan, sebagian masih proses,"
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta akan memperpanjang layanan kependudukan hingga 27 November 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved