Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DINAS Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi. Penonaktifan NIK warga Jakarta yang tinggal di daerah telah disampaikan sejak tahun lalu.
"Rencana penonaktifan NIK sudah disosialisasikan sejak Maret 2023," ujar Kepala Dukcapil DKI Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Selasa, 5 Maret 2024.
Budi menjelaskan program penertiban administrasi kependudukan bukan pertama kali dilakukan. Program tersebut juga pernah dilakukan pada 2011.
Baca juga : Warga Jakarta Terkena Penonaktifan NIK Diizinkan Aktivasi Ulang, tapi Rumah Tinggalnya Harus Disurvei
"Sejak 2011 sampai dengan 2016 kita juga sudah menonaktifkan sebanyak 2,2 juta," jelasnya.
Kendati demikian, Budi menyebut penonaktifan NIK dilakukan secara bertahap pada April mendatang. Pihaknya bakal menggelar kegiatan serupa setiap tahunnya.
"Agar masyarakat tertib administrasi kependudukan," pungkasnya.
Baca juga : Mekanisme Penonaktifan NIK Jakarta Harus Teratur
Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai sosialisasi penertiban NIK warga Jakarta belum terlaksana secara maksimal. Sebab, minimnya sosialisasi.
"Berpotensi menimbulkan berbagai dampak, bukan hanya masalah DPT pemilu, tetapi masalah administrasi lainya seperti rekening bank, BPJS Kesehatan hingga zonasi sekolah," ungkap Rio.
Awalnya, penonaktifan NIK warga ber-KTP DKI yang telah pindah dijadwalkan pada Maret 2024. Namun, DPRD DKI merekomendasikan proses tersebut untuk ditunda.
Selain dianggap minim sosialisasi, penundaan penonaktifan NIK terjadi karena bertepatan dengan tahapan Pemilu 2024.
(Z-9)
WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno melakukan kunjungan ke Bali bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Jumat sore (13/6) membahas kerja sama subway
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target masuk dalam 50 besar kota global.
rancangan peraturan daerah (raperda) kawasan tanpa rokok (KTR) di Jakarta, salah satunya memuat denda merokok di tempat umum di DKI Jakarta yang mencapai Rp250 Ribu.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku rute baru layanan Transjabodetabek dari Jakarta menuju sejumlah wilayah penyangga seperti Tangerang, Depok dan Bekasi membebani APBD DKI Jakarta
Pramono menekankan jika berbagai aspek ketahanan di Jakarta dapat terus diberdayakan, hal ini bisa menjadi strategi efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Kepala Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat Diding Wahyudin menyebut empat sekolah itu berada di Kecamatan Grogol Petamburan dan Kebon Jeruk.
Masyarakat perdesaan yang ingin tinggal di DKI Jakarta diingatkan untuk memiliki surat pindah atau Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal.
Pemanfaatan data kependudukan yang akurat akan menjadi faktor utama dalam mendorong efisiensi layanan perbankan serta meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat
"Beberapa (RSUD dan RS Swasta) sudah berjalan, sebagian masih proses,"
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta akan memperpanjang layanan kependudukan hingga 27 November 2024.
Fokus utama Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Pusat dalam kegiatan Tim PORA ini terkait keberadaan para pencari suaka dan pengungsi luar negeri di Indonesia.
Dengan hanya membawa Kartu Keluarga (KK) asli atau fotokopi, serta ponsel (HP) untuk aktivasi IKD, masyarakat dapat langsung dilayani di Booth Dukcapil selama acara berlangsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved