Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memprogramkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada tahun 2025 guna membantu anak usia sekolah memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.
"Di tahun 2025, KJP masih tetap diprogramkan," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo saat dihubungi di Jakarta, hari ini.
Alasan pemerintah melanjutkan KJP salah satunya karena program sekolah swasta gratis masih dalam kajian antara lain terkait kriteria sekolah sasaran dan skema penyalurannya.
Selain itu, pemerintah juga masih menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah (Perda) tentang Sistem Pendidikan di Jakarta. "Kalau nanti perdanya sudah selesai, kita buat pergubnya dan turunannya secara teknis. Saat ini perda itu sudah disampaikan pada DPRD DKI," kata dia.
Lalu, apabila regulasi sudah ada, pemerintah masih perlu melakukan sosialisasi ke sekolah swasta dan masyarakat. "Kita juga sosialisasi ke pengelola sekolah swasta. Kalau selesai di tahun 2025, Perda-nya kita buat Pergub-nya. Kita sosialisasikan, kita FGD-kan. Seperti apa supaya benar-benar program sekolah gratis itu tidak ada yang tercederai. Semua bahagia," jelas Purwosusilo.
Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan program KJP tetap berlanjut. Hanya saja, kata dia, komponen yang ada hanya mengakomodir tambahan biaya sekolah. Seperti seragam sekolah, sepatu, topi, dan peralatan sekolah lainnya.
“Sebenarnya komponen KJP itu untuk biaya sekolah. Sekarang sekolahnya udah gratis. Jadi KJP ada hanya untuk beli sepatu, kaos kaki, celana, baju, topi, dasi dan perlengkapan sekolah lainnya,” kata dia.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp91,3 triliun untuk mengentaskan seluruh program prioritas Pemprov DKI, termasuk program sekolah Gratis, baik negeri maupun swasta. Adapun program sekolah gratis telah dianggarkan sebesar Rp2,3 triliun.(Ant/P-2)
Gadai KJP marak di Jakarta. Warga menggadaikan bantuan pendidikan dengan sistem bunga demi uang cepat, berpotensi menambah beban utang keluarga.
Gubernur DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mencegah praktik gadai KJP dan memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.
Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap pendidikan warganya.
Pengurangan DBH sebesar Rp15 triliun mengakibatkan proyeksi RAPBD TA 2026 DKI Jakarta ditaksir turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Try Out bagi siswa kelas XII di Jakarta Timur, Selasa (21/10).
Pramono memutuskan akan melakukan efisiensi anggaran dari program-program kerja Pemprov DKI yang bakal berjalan tahun depan.
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved