Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) mengaku terbuka jika Ridwan Kamil (RK) dipasangkan dengan kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bertarung di Pilkada 2024.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan jika KIM Plus sudah terbentuk, maka pihaknya akan terbuka untuk opsi tersebut.
“Tentu kita akan senang untuk membahas apa saja kemungkinan-kemungkinannya, tetapi pada saatnya nanti kan itu akan diputuskan secara bersama-sama,” papar Eddy, hari ini.
Baca juga : Wacana KIM Plus di Jakarta Sebagai Upaya Memperkuat Koalisi
“Nanti apapun keputusannya bersama-sama seperti saya sampaikan, itu tentu kita semuanya akan bertahap untuk melaksanakan hasil keputusan para pimpinan di KIM itu,” ujarnya.
Intinya, PAN akan menerima apapun keputusan dari Ketua Umum partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait kontestasi Pilkada DKI.
“Ya intinya kalau itu sudah menjadi keputusan dari para ketua umum di KIM, apapun keputusannya, kita sudah semuanya berkomitmen untuk melaksanakan keputusan kolektif itu,” ujarnya.
Baca juga : Ini 2 Syarat KIM Plus Bisa Terbentuk di Pilkada Jakarta
Eddy menegaskan dalam waktu dekat akan ada pertemuan para ketua umum di KIM untuk membahas Pilkada DKI Jakarta.
Ya mudah-mudahan bisa secepatnya ya karena kan waktunya juga sudah semakin mepet (waktu Pendaftaran Pasangan Calon peserta Pilkada),” ungkap Eddy.
“Dan para ketua umum ini ya memang karena banyak diantara ketua umum kita ini adalah pejabat negara yang adalah menteri kabinet tentu mengumpulan mereka butuh waktu ya butuh effort,” tambahnya.
Namun, demi menyukseskan Pilkada 2024, Eddy menerangkan dalam waktu dekat para ketua umum ini akan segera berkumpul urung-rembuk untuk menghasilkan sebuah keputusan yang bulat untuk ke depannya.
Diketahui, Wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 Jakarta dikritik. Pasalnya, wacana yang disebut menjegal Anies Baswedan hingga diduga untuk mendorong adanya kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024. (P-2)
PARTAI Amanat Nasional (PAN) tetap mengajukan Zita Anjani untuk maju sebagai calon wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Dari empat elektabilitas tertinggi para calon Bupati Bogor 2024, tiga di antaranya diisi para tokoh partai yang bernaung di Koalisi Indonesia Maju (KIM)
Partai Golkar mengakui ada perdebatan di internal koalisi pendukung Prabowo-Gibran terkait nama-nama calon gubernur (cagub) yang akan diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
KOALISI Indonesia Maju (KIM) belum memberikan sinyal dukungan untuk mengusung Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
Kabupaten Cianjur jadi andalan sebagai daerah tangkapan air.
Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.
PADA Pilkada 2024, DKI Jakarta menjadi satu-satunya daerah yang dapat menggelar Pilkada dua putaran.
"Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD," tulis draf RUU DKJ
“Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa dalam draft kita, kita tidak pernah mengotak-ngatik mengenai masalah sistem pemilihan gubernur. Sistem pemilihan gubernur tetap pada pilkada dan 50% + 1,"
Di RUU Jakarta terdapat pasal yang dianggap menuai kontroversi, yaitu Pasal 10 pada Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved