Pengamat: Gibran Jadi Batu Sandungan PDIP Gabung Koalisi Prabowo

PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus atau pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam waktu dekat. Ia mengatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penghalang bagi PDIP untuk merapat ke koalisi pemerintah. 

Ia menilai PDIP melihat Gibran sebagai sosok yang tidak bisa dipisahkan dengan ayahnya, yakni Joko Widodo atau Jokowi. Sedangkan, PDIP tidak memiliki hubungan baik dengan Jokowi.

"PDIP tampaknya dalam waktu dekat belum akan bergabung secara formal ke koalisi pemerintahan Prabowo. Penyebabnya karena di koalisi masih ada Wapres Gibran Rakabuming Raka. Bagi PDIP, Gibran adalah representatif Jokowi," kata Jamiluddin melalui keterangannya, Kamis (5/6).

Baca juga : PDIP tidak Mau Coreng Muka Sendiri Demi Dua Poros

"Siapa saja yang menjadi representatif Jokowi, akan dinilai berseberangan dengan PDIP. Hal ini dengan sendirinya menjadi perintang bagi Megawati untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo," katanya.

Selain itu, Jamiluddin menilai Gibran dan Jokowi juga merupakan kader yang dipecat oleh PDIP. Ia mengatakan hal ini menyulitkan bagi PDIP untuk bergabung ke koalisi Prabowo.

"Bahkan Gibran dan Jokowi dinilai oleh PDIP sebagai pengkhianat. Karena itu, bagi PDIP impossible bergabung dengan pengkhianat," katanya.

Baca juga : PDIP Sebut Sikap Megawati Biasa Saja Saat Bertemu Gibran

Meski demikian, Jamiluddin menilai bukan berarti tertutup pintu bagi PDIP berkoalisi dengan Prabowo. Namun, ia menilai koalisinya tidak di pemerintahan, yakni di parlemen. 

"Sangat terbuka bila koalisi PDIP dengan Prabowo terjadi di parlemen. Koalisi ini hanya ditujukan kepada kebijakan dan program Prabowo, tidak termasuk dengan Gibran. Koalisi seperti itu sebetulnya sudah berjalan di DPR. Hanya saja masih bersifat informal," katanya.

Jamiluddin menilai koalisi di parlemen tersebut telah terlihat dari dukungan PDIP terhadap kebijakan dan program Prabowo. Ia menilai  tidak ada kritik dari PDIP di parlemen terhadap Prabowo. 

Baca juga : PDIP Bahas Kerja Sama Politik dengan Pemerintah di Kongres

Selain itu, peluang lain PDIP bisa berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo ialah ketika Gibran sudah tidak lagi menjadi wapres. Kemungkinan itu bisa terjadi bila Gibran dimakzulkan seperti usulan Forum Purnawirawan TNI.

Jamiluddin menilai ketika Gibran tak lagi menjadi wapres akan terjadi pergantian besar-besaran di lingkaran Presiden Prabowo. Ia mengatakan orang dekat Jokowi di Kabinet Merah Putih berpotensi akan disingkirkan. 

"Kalau hal itu terjadi, PDIP dipastikan akan langsung berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. PDIP akan secara tulus bersama Prabowo membangun Indonesia. Kalau PDIP masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo, ada peluang orang-orang Jokowi akan dibersihkan. Karena PDIP tentu tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Jokowi," katanya. (H-4)