Gubernur NTB bersama Gubernur Bali dan NTT sepakat Kerja Sama Perkuat Sinergi Pembangunan Lintas Daerah

GUBERNUR Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Gubernur Bali dan NTT sepakat kerja sama perkuat sinergi pembangunan lintas daerah Mataram. Gubernur NTB bersama Gubernur Bali, dan Gubernur NTT sepakat membentuk Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR BNN) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pembangunan lintas daerah.

Pertemuan yang membahas rencana kerja sama tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster; Gubernur NTB, Muhamad Iqbal; dan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena. Ketiganya bertemu di Gedung Kertha Sabha, Pendopo Gubernur Bali, Senin (3/11).

Gubernur NTB, Muhamad Iqbal, yang menjadi penggagas inisiatif ini menegaskan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam mewujudkan integrasi ekonomi, energi, dan konektivitas di kawasan timur Indonesia. “Ada dua segmen yang perlu kita pikirkan ke depan, kerja sama dan integrasi. Kami melihat peluang besar untuk membangun sistem energi hijau terintegrasi, konektivitas logistik, dan penguatan pariwisata lintas wilayah sebagai satu ekosistem,” kata Iqbal.

Dalam paparannya, Gubernur NTB menyoroti potensi besar energi terbarukan di NTB dan NTT yang memiliki radiasi matahari tertinggi di Indonesia, serta kapasitas bendungan yang memungkinkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan mikrohidro. Dia mengusulkan pembangunan super grid yang menghubungkan ketiga provinsi untuk mewujudkan suplai energi bersih bagi kawasan Bali-Nusra.

Selain energi, isu konektivitas juga menjadi fokus. NTB tengah menyiapkan proyek port-to-port bypass guna mempercepat arus logistik, mengembangkan pelabuhan dalam di Gili Mas sebagai pusat distribusi regional, dan memperluas jaringan penerbangan di Bandara Internasional Lombok sebagai mini hub Indonesia Timur.

Pengembangan transportasi laut dan seaplane antar pulau kecil juga sedang dirancang untuk mendukung pariwisata dan distribusi barang. “Kita harus berpikir sebagai satu kawasan. Bali, NTB, dan NTT memiliki potensi yang saling melengkapi dari energi, logistik, hingga pariwisata. Dengan integrasi dan sinergi, kita bisa mandiri dan efisien,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, ketiga gubernur juga menyepakati 10 bidang kerja sama yang akan dirumuskan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerja sama meliputi bidang sosial, pariwisata, kebencanaan, ketentraman dan ketertiban, pertanian dan ketahanan pangan, bidang komunikasi dan informatika, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang Perhubungan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang penanaman modal.

Hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan draf MoU yang dipimpin oleh Gubernur NTB bersama Kepala Bappeda dari tiga provinsi. Penandatanganan MoU direncanakan berlangsung di NTB pada 25 November 2025, sementara penandatanganan PKS akan digelar di NTT pada 22 Desember 2025. Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyambut baik inisiatif ini dan menilai kerja sama tersebut sebagai upaya menghidupkan kembali semangat kebersamaan yang telah terjalin sejak masa Sunda Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. “Ini bukan nostalgia, tapi kelanjutan sejarah dan kebutuhan masa depan. Bali, NTB, dan NTT punya akar dan masa depan yang sama untuk bersinergi dan berkolaborasi,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur NTT menegaskan pentingnya kerja sama konkret di bidang ekonomi, konektivitas, dan pariwisata antar tiga provinsi untuk mewujudkan kawasan yang kuat dan berdaya saing tinggi di Indonesia bagian timur. Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR BNN) yang diharapkan menjadi model integrasi pembangunan daerah berbasis potensi dan keseimbangan antarwilayah. (H-1)