Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Luqman Hakim mengatakan pemekaran di Papua akan berdampak pada penataan dan penambahan daerah pemilihan (dapil)
Lukas Enembe mengusulkan tujuh provinsi berdasarkan 7 wilayah adat, yakni lima wilayah adat di provinsi Papua dan dua lainnya di Papua Barat.
ANGGOTA DPR RI Yan Permenas Mandenas menyatakan seluruh masyarakat Papua Barat setuju dengan adanya daerah otonomi baru (DOB) di wilayahnya.
"Karena kami melihat DOB ini adalah solusi dan strategi untuk pembangunan di tanah Papua. Sehingga dengan itu kami turun hari ini untuk mendesak agar Undang-Undang tersebut bisa disahkan."
Menparekraf Sandiaga S. Uno menyempatkan waktunya secara daring untuk menyapa 35 Finalis Putri Otonomi Indonesia (POI) yang diselenggarakan Apkasi.
Menurutnya, pengangkatan penjabat untuk menggantikan posisi kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pemilihan 2024 mengingkari prinsip otonomi daerah
MRP Provinsi Papua menyesalakn pertemuan Presiden Joko Widodo dengan delegasi MRP Papua Barat dan sejumlah orang yang merupakan anggota MRP Papua di Istana Bogor, Jumat (20/5).
Surat presiden (Supres) untuk membahas RUU akan dikirimkan setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali bersidang pada akhir Mei 2022.
Tercatat 1.841 personel TNI/Polri dikerahkan untuk membubarkan aksi demo menolak daerah otonomi baru (DOB) dan otsus jilid III pada hari Selasa (10/5) di Kota dan Kabupaten Jayapura.
Menurut Paskalis, untuk di Papua ini yang mulai menyuarakan DOB di wilayah selatan yang sekarang dikatakan dengan Provinsi Papua Selatan.
Di Papua ada istilah 3 tungku, yaitu adat, gereja, dan pemerintah, di mana ketiganya ada sinergitas bagi masyarakat Papua," kata Pdt Alexsander.
Berdasarkan hasil survei lembaga kepresidenan, Mahfud menyebut sebanyak 82% masyarakat setempat menginginkan adanya pemekaran.
Menjadikan daerah mandiri secara fiskal dengan melalui potensi sumber daya yang dimiliki dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), belum sepenuhnya tercapai.
SEKITAR 3.000 warga Kabupaten Mimika, Papua, turun ke jalan menggelar aksi dukungan Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua Tengah.
Pemerintah juga harus memerhatikan dan mendengarkan pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yang selama ini tidak dilakukan.
Peran para birokrat adalah untuk memastikan agar kepentingan rakyat diperjuangkan dalam ruang politik.
Faktor yang juga menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah soal aktor-aktor politik dan ekonomi, baik di tingkat lokal/daerah dan pusat yang juga harus terus diperbaiki kapasitasnya.
DAERAH kepulauan dan pesisir merupakan masa depan strategis bagi Indonesia maju.
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekaligus Pendiri Institut Otonomi Daerah (I-OTDA) Djohermansyah Djohan mengatakan hal itu merupakan kemunduran otonomi daerah.
“Moratoriumnya kan belum dicabut dan aturan teknis pemekarannya sesuai perundangan pun belum ada. Bagaimana mau melakukan pemekaran,”
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved