Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Menurutnya, pengangkatan penjabat untuk menggantikan posisi kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pemilihan 2024 mengingkari prinsip otonomi daerah
MRP Provinsi Papua menyesalakn pertemuan Presiden Joko Widodo dengan delegasi MRP Papua Barat dan sejumlah orang yang merupakan anggota MRP Papua di Istana Bogor, Jumat (20/5).
Surat presiden (Supres) untuk membahas RUU akan dikirimkan setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali bersidang pada akhir Mei 2022.
Tercatat 1.841 personel TNI/Polri dikerahkan untuk membubarkan aksi demo menolak daerah otonomi baru (DOB) dan otsus jilid III pada hari Selasa (10/5) di Kota dan Kabupaten Jayapura.
Menurut Paskalis, untuk di Papua ini yang mulai menyuarakan DOB di wilayah selatan yang sekarang dikatakan dengan Provinsi Papua Selatan.
Di Papua ada istilah 3 tungku, yaitu adat, gereja, dan pemerintah, di mana ketiganya ada sinergitas bagi masyarakat Papua," kata Pdt Alexsander.
Berdasarkan hasil survei lembaga kepresidenan, Mahfud menyebut sebanyak 82% masyarakat setempat menginginkan adanya pemekaran.
Menjadikan daerah mandiri secara fiskal dengan melalui potensi sumber daya yang dimiliki dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), belum sepenuhnya tercapai.
SEKITAR 3.000 warga Kabupaten Mimika, Papua, turun ke jalan menggelar aksi dukungan Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua Tengah.
Pemerintah juga harus memerhatikan dan mendengarkan pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yang selama ini tidak dilakukan.
Peran para birokrat adalah untuk memastikan agar kepentingan rakyat diperjuangkan dalam ruang politik.
Faktor yang juga menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah soal aktor-aktor politik dan ekonomi, baik di tingkat lokal/daerah dan pusat yang juga harus terus diperbaiki kapasitasnya.
DAERAH kepulauan dan pesisir merupakan masa depan strategis bagi Indonesia maju.
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekaligus Pendiri Institut Otonomi Daerah (I-OTDA) Djohermansyah Djohan mengatakan hal itu merupakan kemunduran otonomi daerah.
“Moratoriumnya kan belum dicabut dan aturan teknis pemekarannya sesuai perundangan pun belum ada. Bagaimana mau melakukan pemekaran,”
PENGALAMAN melakukan kunjungan kerja ke sejumlah perguruan tinggi di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu memberikan banyak kesan mendalam bagi penulis.
Dari sembilan fraksi yang ada, hanya fraksi PKS yang menyatakan menolak RUU itu disahkan menjadi UU. Sementara delapan fraksi lainnya menyatakan setuju agar RUU HKPD disahkan menjadi UU.
Acara yang bertemakan “Pulihkan Ekonomi Daerah Melalui Jejaring Lokal dan Global" ini berlangsung di Le Polonia Hotel, Medan, Sumatera Utara, Rabu (17/11) siang.
“Kedekatan fisik dan keterikatan pemerintah daerah dengan warga menjadi faktor utama. Itu harus dimanfaatkan dengan dialog yang maksimal,” ujar Jaleswari.
Menurut Sri Mulyani, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun proporsi pendapatan APBD secara nasional masih didominasi oleh TKDD.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved