KETUA Dewan Pers yang juga Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan, pengangkatan penjabat kepala daerah yang dilakukan pemerintah pusat, bertentangan dengan reformasi.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga telah melantik lima penjabat gubenur pada 12 Mei 2022.
Pada Minggu (22/5), Kementerian Dalam Negeri akan melantik 37 penjabat bupati dan 6 penjabat wali kota.
"Ini saya kira reperkusi politik dari kebijakan yang bertolak belakang dengan reformasi,"ujar Azyumardi saat menjadi pembicara diskusi bertajuk 'Peringatan dan Refleksi 24 Tahun Reformasi : Reformasi dan Jalan Keluar Krisis ' yang digelar oleh Institut Harkat Negeri, di Jakarta, Sabtu (21/5).
Reprekusi yakni dampak atau konsekuensi yang tidak terelakan.
Menurutnya, pengangkatan penjabat untuk menggantikan posisi kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pemilihan 2024 mengingkari prinsip otonomi daerah. Sejumlah gubernur, ujarnya, turut menolak usulan keputusan pemerintah pusat karena usulan mereka tidak diakomodasi.
Baca juga : DPR Mengkaji Penggunaan Kotak Suara dari Kardus
"Padahal yang namanya otonomi daerah dengan susah payah dibangun," imbuhnya.
Ia menjelaskan, kebijakan yang kembali menguatkan resentralisasi dapat menimbulkan perlawanan. Azyumardi mencontohkan, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) muncul karena ketidakpuasan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Gerakan ini muncul pada 1950-an. Kemudian ada Daud Beureueh yang memimpin gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh.
"Tapi kayaknya kita sudah amnesia tidak mau belajar dari sejarah," ucapnya.
Azyumardi juga menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Indeks demokrasi Indonesia, ujarnya, disebut menurun bahkan flawed democracy atau belum sempurna. (OL-7)
