Diduga Intimidasi Wartawan, Asisten Pribadi Gubernur Kaltim Disorot

ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (21/7). Aksi tersebut viral di media sosial dan menuai kecaman dari kalangan jurnalis.

Insiden terjadi usai penandatanganan kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan dua yayasan lingkungan hidup: Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Yayasan Laut Biru Kepulauan Derawan (YLBKD) untuk periode 2025–2030. Kegiatan berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu.

Setelah acara selesai, sejumlah wartawan mewawancarai Gubernur Rudy, termasuk menanyakan alasan ketidakhadirannya dalam rapat paripurna DPRD Kaltim yang berlangsung di hari yang sama. Saat itulah, seorang ajudan perempuan mendekat dan beberapa kali menyela wawancara dengan nada tinggi.

Baca juga : PKB Usul Kepala Daerah Sekalian Dipilih DPRD

“Sudah selesai, sudah selesai,” ucapnya, disertai kalimat bernada ancaman: “Tandai, tandai,” yang ditujukan kepada wartawan yang bertanya.

Meski sempat dihalangi, Gubernur tetap memberikan tanggapan. Namun tak lama setelah sesi wawancara usai, dua asisten pribadi—laki-laki dan perempuan—mendatangi wartawan tersebut dan menanyakan identitas serta asal medianya.

Wartawan menjawab dengan tenang, menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dengan kepentingan publik. Ajudan perempuan kemudian pergi, sementara ajudan laki-laki mengajak bersalaman.

Baca juga : Mensos Ajak Seluruh Pihak Awasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim Abdurrahman Amin mengecam kejadian tersebut. Ia menilai intervensi terhadap kerja jurnalistik adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

“Kalau pertanyaannya menyangkut tugas dan kewenangan publik, tidak ada alasan untuk dihalangi. Kalau pun tidak ingin menjawab, lebih baik sampaikan secara elegan, bukan dengan intimidasi,” ujarnya.

Abdurrahman juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang sehat antara pejabat publik dan media. “Gubernur sebaiknya mendekat, bukan menjauh. Wartawan bekerja berdasarkan etika,” tegasnya. (H-4)