Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PEMERINTAH diminta untuk tidak tergesa-gesa dalam menetapkan pemekaran tiga provinsi baru di Papua. Pemerintah juga harus memerhatikan dan mendengarkan pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yang selama ini tidak dilakukan. Hal ini disampaikan oleh anggota MRP Toni Wanggai saat dihubungi, Jumat (8/4).
"Perlu ada petimbangan dari MRP karena tugas kami bukan menolak atau menerima tapi memberikan pertimbangan manfaat bagi masyarakat asli Papua, masyarakat adat Papua sebab pasti ada sebagai dampak bagi masyarakat adat. Agar juga masyarakat adat diproteksi dengan baik," jelasnya.
Baca juga: Baleg DPR Setujui Pemekaran 3 Provinsi Baru di Papua
Dia mengatakan hingga kini MRP belum menggelar rapat pleno karena sikap di MRP terbelah antara yang mendukung dan tidak mendukung. "Ketika diapakan tanpa ada konsultasi dengan masyarakat adat nanti akan ada gesekan."
Toni menambahkan rapat pleno rencananya akan digelar seusai putusan MK atas gugatan yang dilayangkan MRP menyoal 8 pasal dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
"Kami minta tunggu dulu sampai asa keputusan MK soal gugatan. Kami juga belum memanggil masyarakat adat atau Bupati yang mengusulkan untuk pemekaran," ungkapnya.(OL-4)
PEMERINTAH Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar) mendukung proses pemekaran Garut Utara.
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
DIRJEN Otonomi Daerah Akmal Malik menyebut perlu penguatan desentralisasi pada program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Nilai-nilai otonomi yang dimiliki oleh daerah tidak semuanya menghasilkan harapan yang sama bagi daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved