Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua didasarkan pada aspirasi masyarakat di Bumi Cendrawasih.
Pemerintah, sambungnya, tidak mungkin tiba-tiba bergerak tanpa ada data yang bisa mendukung jalannya kebijakan di lapangan.
Berdasarkan hasil survei lembaga kepresidenan, Mahfud menyebut sebanyak 82% masyarakat setempat menginginkan adanya pemekaran.
"Sebanyak 82% itu memang rakyat Papua. Mereka minta pemekaran itu," ujar Mahfud selepas mendampingi Presiden Joko Widodo menemui perwakilan Majelis Rakyat Papua di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/4).
Baca juga : Hadir Sebagai Saksi, Mardani Akui Tandatangan SK IUP di Kalsel
Sekalipun ada pihak yang menolak DOB, menurutnya itu wajar saja. Setiap kebijakan pemerintah pasti ada yang menyambut positif dan negatif. Yang terpenting, lanjut Mahfud, semua itu dilakukan dengan serius untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.
"Memang terjadi pro dan kontra. Ada yang setuju ada yang tidak, tapi tidak ada sesuatupun di negeri ini yang langsung disetujui oleh semua orang," tuturnya.
Ia mengatakan, pertemuan dengan MRP berjalan dengan baik. Mereka menyampaikan informasi secara langsung kepada Presiden Joko Widodo sekaligus mengundangnya ke kantor pusat di Papua.
"Presiden menyatakan siap. Nanti pada saatnya pasti ke sana. Papua itu menjadi bagian yang secara khusus diperhatikan presiden. Ke provinsi lain, presiden itu hanya dua atau tiga kali, tapi ke Papua sudah 14 kali," tandasnya. (OL-7)
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Solo diwacanakan untuk diusulkan menjadi daerah istimewa. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan istana membutuhkan waktu mempelajarinya
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tidak mempermasalahkan pemekaran Jawa Tengah menjadi empat provinsi selama pemekaran itu memberikan dampak positif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
Rancangan besar tersebut, kata Bima Arya, untuk melihat kebutuhan ideal jumlah daerah di Indonesia baik itu provinsi, kota, ataupun kabupaten.
Subang Utara memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Pemekaran wilayah diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
DIRJEN Otonomi Daerah Akmal Malik menyebut perlu penguatan desentralisasi pada program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Nilai-nilai otonomi yang dimiliki oleh daerah tidak semuanya menghasilkan harapan yang sama bagi daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Dikatakan selama dua dekade ini, lebih dari 400 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah terkena kasus hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved