Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua didasarkan pada aspirasi masyarakat di Bumi Cendrawasih.
Pemerintah, sambungnya, tidak mungkin tiba-tiba bergerak tanpa ada data yang bisa mendukung jalannya kebijakan di lapangan.
Berdasarkan hasil survei lembaga kepresidenan, Mahfud menyebut sebanyak 82% masyarakat setempat menginginkan adanya pemekaran.
"Sebanyak 82% itu memang rakyat Papua. Mereka minta pemekaran itu," ujar Mahfud selepas mendampingi Presiden Joko Widodo menemui perwakilan Majelis Rakyat Papua di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/4).
Baca juga : Hadir Sebagai Saksi, Mardani Akui Tandatangan SK IUP di Kalsel
Sekalipun ada pihak yang menolak DOB, menurutnya itu wajar saja. Setiap kebijakan pemerintah pasti ada yang menyambut positif dan negatif. Yang terpenting, lanjut Mahfud, semua itu dilakukan dengan serius untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.
"Memang terjadi pro dan kontra. Ada yang setuju ada yang tidak, tapi tidak ada sesuatupun di negeri ini yang langsung disetujui oleh semua orang," tuturnya.
Ia mengatakan, pertemuan dengan MRP berjalan dengan baik. Mereka menyampaikan informasi secara langsung kepada Presiden Joko Widodo sekaligus mengundangnya ke kantor pusat di Papua.
"Presiden menyatakan siap. Nanti pada saatnya pasti ke sana. Papua itu menjadi bagian yang secara khusus diperhatikan presiden. Ke provinsi lain, presiden itu hanya dua atau tiga kali, tapi ke Papua sudah 14 kali," tandasnya. (OL-7)
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI menyuarakan dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran daerah.
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Solo diwacanakan untuk diusulkan menjadi daerah istimewa. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan istana membutuhkan waktu mempelajarinya
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tidak mempermasalahkan pemekaran Jawa Tengah menjadi empat provinsi selama pemekaran itu memberikan dampak positif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Reformasi desentralisasi di Indonesia dari model simetris ke asimetris, menyesuaikan kewenangan dan formula fiskal dengan kapasitas masing-masing daerah agar lebih efektif dan adil.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana itu dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved