Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terus mendorong terealisasinya pembentukan calon persiapan daerah otonomi baru (CPDOB) Cianjur Selatan. Satu di antaranya dilakukan dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan anggota DPD RI.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat pada Kamis (9/1).
"Kami berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPD RI perwakilan Jawa Barat untuk membahas tindak lanjut pengawalan usul pembentukan CPDOB Cianjur Selatan yang telah diusulkan Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu," ujar Lepi, Jumat (10/1).
Usulan CPDOB Cianjur Selatan sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 07 tentang Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Cianjur tentang Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Cianjur Selatan serta Keputusan DPRD Jawa Barat Nomor 1236/OD.02/DPRD dan 02/HUB.03.10.03/PEMOTDA. Keputusannya ditandatangani Ketua beserta jajaran pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Adanya persetujuan bersama ini semakin memperkuat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat," ungkap Ketua DPC PKB Kabupaten Cianjur itu.
Jauh sebelum momen penting itu, tambahnya, pada 12 September 2013 di DPRD Kabupaten Cianjur dalam rapat paripurna mengumumkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk penelaahan dan pengkajian usul pembentukan DOB Cianjur Selatan. Pansus DPRD ini memiliki tugas melakukan verifikasi faktual terhadap SK BPD tentang persetujuan usul pembentukan CPDOB Cianjur Selatan, memonitoring tim teknis eksekutif, serta sosialisasi dan konsultasi.
"Sosialisasi sudah dilakukan terhadap pemangku kepentingan dan elemen masyarakat lainnya di kawasan Cianjur Selatan. Sementara konsultasi dilakukan terhadap institusi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, Komisi 2 DPR RI, dan Kementerian Dalam Negeri," terang dia.
Gagasan dan usulan pemekaran DOB Cianjur Selata sejatinya bukan hal yang baru. Setidaknya usulan ini pernah menguat pada 1998, namun kemudian meredup dengan sendirinya.
Wacana pemekaran ini kembali menggeliat pada 2010. Hingga akhirnya mengkristal pada pertengahan 2013.
Lepi menuturkan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi usulan pemekaran Cianjur Selatan. Antara lain, secara ekonomi Cianjur Selatan dianggap terbelakang karena pusat pertumbuhan fokus dikembangkan di kawasan utara.
"Fakta ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Cianjur selatan yang berada jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, pemekaran bisa dianggap sebagai koreksi terhadap kebijakan pembangunan selama ini yang dianggap kurang mengembangkan potensi ekonomi di kawasan Cianjur selatan," ungkapnya.
Dari sisi geografis, wilayah Cianjur selatan berada jauh dari pusat pemerintahan. Bahkan ada beberapa daerah yang untuk menjangkau ibu kota kabupaten harus melintasi kabupaten tetangga.
"Karena itu, pemekaran bisa dipahami sebagai upaya memperpendek rentang kendali pelayanan," tambah Lepi.
FRAKSI Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerima kunjungan kehormatan delegasi Labor Party Australia (Victoria Parliament).
Dedi sudah mengeluarkan surat edaran untuk menjamin setiap warga agar dilayani dengan baik oleh rumah sakit.
Salah satu yang sudah mulai mengimplementasikan sekolah swasta gratis yaitu Kota Depok. Kabupaten Cianjur pun berharap bisa secepatnya.
Mitembeyan dalam bahasa Sunda berarti ngamimitian merupakan tradisi leluhur sebagai bentuk penghormatan dan doa sebelum memulai kegiatan besar.
Pemkab Tasikmalaya sudah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Senin (30/6) hingga Minggu (14/7) di Kecamatan Taraju dan Kecamatan Salawu.
Direncanakan kuota untuk Sekolah Rakyat tingkat SD sebanyak 50 siswa dan mereka akan dibagi ke dua kelas
KDM mengusulkan agar dilakukan pelepasan aset terhadap bangunan yang dibangun menggunakan APBD Kota Bandung itu.
Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak, mencegah stunting, serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak
Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Kesehatan Kota Bandung, perusahaan menggelar program kolaboratif bertajuk “Gerakan Berantas Nyamuk Bersama
Berbeda dengan pinjaman daring legal, pinjol ilegal memiliki banyak bahaya. Mulai dari akses ke seluruh data yang ada di telepon seluler nasabah, hingga total pengembalian yang tidak terbatas.
Koperasi Desa Merah Putih harus mendapat dukungan akses yang memadai terhadap layanan logistik yang luas, andal dan modern
GUSDURIAN Sukabumi Raya mengecam aksi intoleransi di Kampung/Desa Tangkil Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Direktur Utama RSUD Cibabat, Sukwanto Gamalyono membantah lambatnya penanganan pasien yang viral di media sosial tersebut
Akibat bencana, satu warga ditemukan meninggal dan dua orang masih dalam pencarian.
Tidak ada korban dalam kejadian itu. Sekolah dalam keadaan kosong karena para siswa sudah libur. Ruangan yang ambruk adalah kelas 5 dan 6.
Jumlah pendaftar pada ajang ini sudah mencapai 1.500 orang. Jumlah tersebut tidak hanya berasal dari karyawan bank dan keluarga namun gabungan seluruh peserta.
Jambore Koperasi dan UMKM Expo BMC 2025 merupakan wujud komitmen pemerintah daerah mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved