Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIRJEN Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri) Akmal Malik mengatakan birokrasi tidak boleh alergi politik.
Menurutnya, peran para birokrat adalah untuk memastikan agar kepentingan rakyat diperjuangkan dalam ruang politik.
"Birokrat yang mumpuni harus berani pindah jalur politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," ungkapnya dalam webinar IKAPTK Talks bertema Politik, Jalan Pengabdian, Jumat (18/3).
Ketua Umum DPN IKAPTK (Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan) itu mendorong alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan siap terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan publik.
Terjun ke dunia politik bisa menjadi bupati atau wali kota, atau menjadi anggota DPR ataupun DPRD. Akmal juga mengingatkan agar tujuan berpolitik harus berbasis politik pengabdian.
Webinar yang dimoderasi Beni Cahyadi itu menghadirkan tiga narasumber mantan birokrat yang pindah jalur ke politik yakni Walikota Ternate M. Tauhid Soleman, Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin, dan Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir.
Tauhid Soleman mengatakan setiap jabatan diembannya selalu bersinggungan dengan politik, mulai dari lurah hingga menjabat menjabat sebagai sekretaris daerah (sekda). Saat menjadi sekda, Tauhid mendapatkan kewenangan cukup besar untuk mengambil kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
"Di situlah intinya politik, bagaimana kita mengambil kebijakan berbasis kepentingan rakyat," ujar Tauhid.
Ilham Syah Azikin mengatakan menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak menjadi hambatan untuk berpartisipasi dalam berbagai organisasi sosial.
"Aktif dalam organisasi melatih kepekaan kita terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Selain itu dengan berorganisasi jaringan kita menjadi luas dan kuat," ungkap Ilham.
Benny Dwifa Yuswir menceritakan panggilan untuk terjun di dunia politik muncul dari keinginan untuk mampu berbuat lebih banyak untuk masyarakat.
Hal itu membuatnya berani mengambil keputusan dengan meninggalkan dunia birokrasi yang digelutinya sejak 2004. "Bagi saya politik adalah jalan pengabdian besar," pungkasnya. (OL-8)
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana itu dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Menindaklanjuti imbauan Mendagri, Apkasi memobilisasi gotong royong dari pemerintah kabupaten anggota, mitra kerja, hingga masyarakat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin puji GKR Hemas lewat peluncuran buku “Refleksi Dua Dekade DPD RI” yang menegaskan semangat keadilan daerah dan intelektual.
GKR Hemas tegaskan perjuangan memperkuat DPD RI demi keadilan daerah saat meluncurkan buku “Refleksi Dua Dekade DPD RI” di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Pada 16 Juni 2025, Vietnam mengadopsi amendemen konstitusi yang bersejarah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved