Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
DIRJEN Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri) Akmal Malik mengatakan birokrasi tidak boleh alergi politik.
Menurutnya, peran para birokrat adalah untuk memastikan agar kepentingan rakyat diperjuangkan dalam ruang politik.
"Birokrat yang mumpuni harus berani pindah jalur politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," ungkapnya dalam webinar IKAPTK Talks bertema Politik, Jalan Pengabdian, Jumat (18/3).
Ketua Umum DPN IKAPTK (Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan) itu mendorong alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan siap terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan publik.
Terjun ke dunia politik bisa menjadi bupati atau wali kota, atau menjadi anggota DPR ataupun DPRD. Akmal juga mengingatkan agar tujuan berpolitik harus berbasis politik pengabdian.
Webinar yang dimoderasi Beni Cahyadi itu menghadirkan tiga narasumber mantan birokrat yang pindah jalur ke politik yakni Walikota Ternate M. Tauhid Soleman, Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin, dan Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir.
Tauhid Soleman mengatakan setiap jabatan diembannya selalu bersinggungan dengan politik, mulai dari lurah hingga menjabat menjabat sebagai sekretaris daerah (sekda). Saat menjadi sekda, Tauhid mendapatkan kewenangan cukup besar untuk mengambil kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
"Di situlah intinya politik, bagaimana kita mengambil kebijakan berbasis kepentingan rakyat," ujar Tauhid.
Ilham Syah Azikin mengatakan menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak menjadi hambatan untuk berpartisipasi dalam berbagai organisasi sosial.
"Aktif dalam organisasi melatih kepekaan kita terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Selain itu dengan berorganisasi jaringan kita menjadi luas dan kuat," ungkap Ilham.
Benny Dwifa Yuswir menceritakan panggilan untuk terjun di dunia politik muncul dari keinginan untuk mampu berbuat lebih banyak untuk masyarakat.
Hal itu membuatnya berani mengambil keputusan dengan meninggalkan dunia birokrasi yang digelutinya sejak 2004. "Bagi saya politik adalah jalan pengabdian besar," pungkasnya. (OL-8)
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Harapannya Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi nyata bagi pengelola rumah ibadah yang berhasil memberikan dampak sosial luas bagi warga sekitarnya.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Reformasi desentralisasi di Indonesia dari model simetris ke asimetris, menyesuaikan kewenangan dan formula fiskal dengan kapasitas masing-masing daerah agar lebih efektif dan adil.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana itu dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved