Jumat 10 Juni 2022, 06:55 WIB

Anggota DPR Yan Permenas: Masyarakat Papua Dukung ODB di Papua

Yakub Pryatama W | Politik dan Hukum
Anggota DPR Yan Permenas: Masyarakat Papua Dukung ODB di Papua

MI/M Irfan
Anggota Komisi I DPR asall Papua Yan Permenas Mandenas (kanan) memberikan salam kepada Sekjen Kemhann RI Marsdya Marsdya TNI Donny Ermawan T

 

ANGGOTA DPR RI Yan Permenas Mandenas menyatakan seluruh masyarakat Papua Barat setuju dengan adanya daerah otonomi baru (DOB) di wilayahnya.

"Seperti wilayah adat Sarere dan kemudian wiiayah adat Anim Ha. Papua selatan itu masyarakatnya mendukung semua 100 persen," ungkap Yan kepada wartawan, kemarin (9/6).

Anggota DPR Komisi I dari Papua ini, menyebut pihaknya masih terus berkomunikasi dengan warga asli Papua Barat. Yan menilai mereka yang tidak setuju dengan DOB hanyalah dari kelompok-kelompok tertentu.

"Kalau Majelis Rakyat Papua (MRP) mereka terpecah jadi dua juga, ada yang mndukung dan menolak, tapi kalau Papua Barat mereka mendukung full, jadi saya pijir pro kontra ini juga tidak tuntas untuk memberikan solusi," terangnya.

"Dan saya perlu ingatkan MRP lahir karena adanya UU Otonomi Khusus. Jadi MRP tidak punya hak melakukan uji materi di MK," tambahnya.

Jikalau ada kekhawatiran, Yan mengemukakan bahwa jumlah penduduk Papua tidak signifikan. Sehingga dengan adanya DOB, warga asli Papua tak akan tersisih di wilayahnya sendiri.

"Saya pikir itu kembali pemerintah pusat dan daerah untuk bisa membuat regulasi yang memproteksi sehingga memberikan hak sepenuhnya untuk orang asli Papua untuk mengakses lapangan pekerjaan ataupun mengakses juga potensi lain yang bisa diberdayakan," terangnya.

Yan menekankan bahwa adanya DOB ini bukan semata-mata harus disahkan sebelum Pemilu 2024.

"Tetapi targetnya minimal dalam tahun ini sudah kita tetapkan UU-nya. Masuk Juni-Juli itu masuk  tahapan pembahasan anggaran, pemasukan anggaran,  dan 2023 sudah diresmikan tiga Provinsi baru itu," pungkasnya.

Adapun Otonomi Daerah Baru (ODB) merupakan langkah mengaktualisasikan dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah. Pasalnya, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Tak hanya itu, Pemerintah Prov/Kab/Kota mampu melihat kebutuhan yang mendasar pada daerahnya untuk menjadi prioritas pembangunan.

Dengan dilaksanakannya Otoda, jelas Yan, maka pembangunan di daerah tersebut akan maju, berkembang dalam pembangunan daerah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

Bahkan, Pemerintah daerah bersama rakyat di daerah itu akan bersama-sama membangun daerah untuk kemajuan dan kepentingan bersama. (OL-13)

Baca Juga: Masa Kampanye Pendek Bikin Capres Elektabilitas Rendah Sulit Bersaing

Baca Juga

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Pergantian Lili Pintauli Mulai Diproses DPR

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Selasa 27 September 2022, 11:47 WIB
Adapun calon pengganti Lili yaitu I Nyoman Wara dan Johanis Tanak. Pemilihan pengganti Lili akan dilakukan Komisi III DPR sebagai mitra...
MI/Marcel Kelen

SBY Diminta Turun Tangan Bujuk Lukas Enembe Hadiri Pemeriksaan KPK

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Selasa 27 September 2022, 11:36 WIB
Bantuan dari Partai Demokrat diyakini bisa membuat Lukas luluh mau diperiksa Lembaga Antikorupsi di...
ANTARA/Wahdi Septiawan

KPK Panggil Zumi Zola di Kasus RAPBD Jambi

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Selasa 27 September 2022, 11:25 WIB
KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap pembahasan RAPBD Provinsi Jambi. Total tersangkanya mencapai 28...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya