Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua sangat menyesalkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan delegasi MRP Papua Barat dan sejumlah orang yang merupakan anggota MRP Papua di Istana Bogor, Jumat (20/5). Menurut Ketua MRP Timotius Murib, pertemuan itu dianggap sebagai upaya membuat perpecahan masyarakat Papua dalam menyikapi isu pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
"Kami menyesalkan adanya pertemuan presiden yang digunakan untuk memberi penjelasan sepihak dan memberi kesan MRP mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait UU Otonomi Khusus Papua Jilid II dan DOB. Padahal rencana DOB saat ini sedang diprotes berbagai lapisan masyarakat,” kata Timotius dalam keterangan persnya.
Menurut Timotius, seharusnya pemerintah mau mendengarkan aspirasi masyarakat Papua sebelum membuat kebijakan. “Apalagi dua kebijakan tersebut (Otsus jilid II dan DOB) tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Secara kelembagaan pun, para pimpinan MRP juga telah berkunjung ke Jakarta bertemu Presiden, sejumlah menteri, dan pimpinan partai-partai politik nasional pada akhir April hingga awal Mei 2022. Dalam pertemuan tersebut, ungkap Timotius, mereka secara resmi menyuarakan besarnya aspirasi masyarakat orang asli Papua yang menolak pembentukan DOB. "Kita meminta pemerintah pusat untuk menunda pembentukan DOB setidaknya sampai ada putusan MK terkait uji materi UU Otsus hasil amandemen kedua," jelasnya.
Timotius menyebutkan, perbedaan pendapat di antara para anggota MRP merupakan hal yang wajar. Namun pihaknya menyesalkan cara-cara yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi perbedaan pendapat tersebut.
"Kehadiran mereka tidak melalui mekanisme resmi lembaga MRP. Mereka juga tidak pernah diberi mandat oleh pimpinan MRP untuk bertemu Presiden. Dugaan kami ada settingan pihak tertentu," tegasnya. (OL-15)
WARGA Kabupaten Brebes Selatan, melalui Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KP2KB), mengancam akan menggeruduk DPRD Jateng, jika tidak segera menggelar rapat Paripurna
Bila kebijakan moratorium dicabut, kata dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.
POI 2024 ialah wadah bagi putri-putri daerah untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.
POLDA Papua mengimbau warga di wilayah Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB) untuk mewaspadai cuaca ekstrem. Hal ini menyusul prakiraan cuaca hujan intensitas sedang hingga lebat oleh BMKG
Dalam tiga bulan terakhir Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas pemerintah di daerah pegunungan seperti, penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan.
Bernol mengungkapkan, kondisi saat ini, masyarakat asli Papua Boven Digoel bukan lagi menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri tetapi justru pendatanglah yang seakan-akan menjadi tuan
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Reformasi desentralisasi di Indonesia dari model simetris ke asimetris, menyesuaikan kewenangan dan formula fiskal dengan kapasitas masing-masing daerah agar lebih efektif dan adil.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana itu dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved