MRP Sesalkan Pertemuan di Istana Terkait DOB dan Otsus Papua

MAJELIS Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua sangat menyesalkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan delegasi MRP Papua Barat dan sejumlah orang yang merupakan anggota MRP Papua di Istana Bogor,  Jumat (20/5). Menurut Ketua MRP Timotius Murib, pertemuan itu dianggap sebagai upaya membuat perpecahan masyarakat Papua dalam menyikapi isu pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

"Kami menyesalkan adanya pertemuan presiden yang digunakan untuk memberi penjelasan sepihak dan memberi kesan MRP mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait UU Otonomi Khusus Papua Jilid II dan DOB. Padahal rencana DOB saat ini sedang diprotes berbagai lapisan masyarakat,” kata Timotius dalam keterangan persnya.

Menurut Timotius, seharusnya pemerintah mau mendengarkan aspirasi masyarakat Papua sebelum membuat kebijakan. “Apalagi dua kebijakan tersebut (Otsus jilid II dan DOB) tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

Secara kelembagaan pun, para pimpinan MRP juga telah berkunjung ke Jakarta bertemu Presiden, sejumlah menteri, dan pimpinan partai-partai politik nasional pada akhir April hingga awal Mei 2022. Dalam pertemuan tersebut, ungkap Timotius, mereka secara resmi menyuarakan besarnya aspirasi masyarakat orang asli Papua yang menolak pembentukan DOB. "Kita meminta pemerintah pusat untuk menunda pembentukan DOB setidaknya sampai ada putusan MK terkait uji materi UU Otsus hasil amandemen kedua," jelasnya.

Timotius menyebutkan, perbedaan pendapat di antara para anggota MRP merupakan hal yang wajar. Namun pihaknya menyesalkan cara-cara yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi perbedaan pendapat tersebut.

"Kehadiran mereka tidak melalui mekanisme resmi lembaga MRP. Mereka juga tidak pernah diberi mandat oleh pimpinan MRP untuk bertemu Presiden. Dugaan kami ada settingan pihak tertentu," tegasnya. (OL-15)