Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
SEBAGAI proses pemantapan kerja pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi triwulan I atas kinerja agenda-agenda strategis yang dijalankan Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai.
Dalam proses evaluasi triwulan I, Velix menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan pada triwulan I sejak 13 November 2023 hingga 28 Februari 2024 di Itjen Kemendagri.
Velix menjelaskan perhatian penting dalam proses evaluasi triwulan I ini difokuskan pada 10 indikator prioritas mencakup penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, pengangguran, kesehatan, perizinan usaha, BUMD dan usaha ekonomi, penyerapan APBD, dan inovasi kegiatan unggulan.
Baca juga : Pemerintah Kebut Penuntasan Perppu Pemilu
Demikian pula, dilakukan evaluasi atas 12 roadmap (peta jalan) DOB sebagai kesiapan provinsi baru.
"Dari proses evaluasi ini, kami menekankan 5 strategi utama," ungkap Velix, dalam keterangannya, hari ini.
Pertama, Pemprov Papua Pegunungan menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, pemprov, dan 8 pemerintah kabupaten dalam membangun komunikasi sosial guna menguatkan rasa percaya (trust building) atas kehadiran DOB, membangun identitas jati diri dan kebanggaan daerah serta pentingnya afirmasi pembiayaan di tengah kemahalan harga di wilayah pegunungan.
Baca juga : Wamendagri Sebut Warga Wamena Dukung DOB Papua Tengah
Kedua, dalam tiga bulan terakhir Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas pemerintah di daerah pegunungan seperti, penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan, kemiskinan ekstrem, pengangguran, perizinan dan investasi daerah, serta penggunaan APBD yang berkualitas dan tepat sasaran.
Ketiga, Velix juga menekankan update perkembangan dari 12 roadmap provinsi baru.
"Saat ini, Pemprov menata struktur kelembagaan dan SDM pemerintah provinsi, menyelesaikan kesiapan lahan 137 hektare untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan masterplan KIPP, serta menyelesaikan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP)," ujarnya.
Baca juga : Kemendagri Salurkan Bantuan untuk Digitalisasi Layanan dan Implementasi SPBE Badan Kesbanpol
Keempat, dalam mempercepat pembangunan daerah, Velix menjelaskan langkah terobosan guna menyentuh aspek sosial budaya dan potensi masyarakat pegunungan, dan sebagai simbol landmark pembangunan Papua Pegunungan.
"Sebagai terobosan awal, dilakukan deklarasi Papua Pegunungan sebagai Provinsi Festival. Untuk itu, disusun kalender event pada 2024, yakni festival bahasa, festival rumput merah, festival kopi dan musik reggae, festival budaya Lembah Baliem, festival Wamena Street Fashion, festival 12 suku Yahukimo, festival kuliner, festival 23 tahun Otsus serta diakhiri Chrismast Week Festival 2024."
Kelima, selain pendekatan sosial budaya, Pemprov Papua Pegunungan juga mengambil langkah terobosan dalam menata dan membenahi pendekatan ekonomi daerah, kota, dan kampung sesuai kearifan lokal dan potensi sumber daya alam setempat.
"Kami mengambil langkah-langkah khusus seperti deklarasi Papua Pegunungan sebagai provinsi pertanian (sayur mayur), memberikan perhatian ke potensi pertambangan emas dan galian batu di 8 kabupaten melalui penataan izin pertambangan dan menjajaki model percontohan wilayah pertambangan rakyat."
"Juga, perhatian ke penataan dana desa yang kini sebesar Rp2 triliun bagi 8 kabupaten guna menggerakkan potensi ekonomi kampung secara terpadu," pungkasnya. (S-2)
Bila kebijakan moratorium dicabut, kata dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.
POI 2024 ialah wadah bagi putri-putri daerah untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.
POLDA Papua mengimbau warga di wilayah Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB) untuk mewaspadai cuaca ekstrem. Hal ini menyusul prakiraan cuaca hujan intensitas sedang hingga lebat oleh BMKG
Bernol mengungkapkan, kondisi saat ini, masyarakat asli Papua Boven Digoel bukan lagi menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri tetapi justru pendatanglah yang seakan-akan menjadi tuan
Pemda membuka berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan di wilayah selatan mulai dari perhotelan, rumah makan, sarana pendidikan dan kesehatan, serta wisata.
Akses data tidak serta merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Dengan begitu, ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta.
Kemendagri mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved