Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMERINTAH menargetkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua bisa tuntas di bulan Oktober.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan penerbitan Perppu dilakukan sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilu di 3 povinsi baru di Papua.
"Selesai sebelum Oktober. Sederhana hanya lampira I, II dan III," jelasnya di Kompleks Parlemen, Kamis (1/9).
Baca juga: Pelaksanaan Pemilu 2024 pada Tiga DOB Papua
Pada 14 Oktober, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai melakukan penetapan jumlah kursi DPR dan DPRD di semua tingkat daerah pemilihan (dapil). Oleh karenanya, Perppu dibutuhkan sebagai dasar hukum bagi KPU untuk melaksanakan tahapan pemilu di 3 DOB Papua.
Pihaknya akan segera melakukan pembahasan internal terkait penuntasan Perppu tersebut. "Dari Komisi II kemarin kan, ditugaskan pemerintah untuk membuat rumusan. Nah nanti kami dalami, bahas di internal dulu. Prinsipnya di internal pemerintah harus dirapikan dulu," kata Bahtiar.
Baca juga: Presiden Lanjutkan Kunjungan Kerja ke Wilayah Maluku
"Yang jelas kan sudah kemarin sudah ada poin-poin putusan yang politiknya sudah ada. Tinggal kami nanti rancang dulu. Setelahnya, kami pasti konsultasikan," sambungnya.
Adapun Perppu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutnya akan mengakomodir usulan KPU dan Komisi II DPR. Khususnya, terkait jumlah dapil dan kursi legislatif di empat daerah otonomi baru (DOB) Papua.
"Untuk bisa diikutsertakan dalam Pemilu 2024, harus direvisi undang-undangnya. Misalnya, lampiran tentang dapil Papua Selatan, kan belum ada. Itu harus ditambahin," tutup Bahtiar.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved