Negara Hadir Lewat Subsidi Pangan: Refleksi dari Prancis

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia terus menjadi perbincangan publik hingga di awal 2026. Selain karena tantangan implementasi di lapangan, program ini juga disorot karena merupakan proyek dengan alokasi anggaran terbesar dibandingkan kementerian maupun lembaga lainnya di Indonesia. Dengan besarnya dana yang digelontorkan, wajar jika publik menuntut tata kelola yang transparan dan keluaran yang nyata.

Di tengah sorotan tersebut, menarik melihat bagaimana Prancis mengelola kebijakan pemenuhan gizi. Selama lebih dari satu tahun tinggal dan belajar di sana, saya melihat pendekatan berbeda. Prancis tidak menerapkan program pemenuhan gizi gratis, melainkan sistem makanan bergizi bersubsidi yang terstruktur dan diatur dengan standar ketat.

Tepat Sasaran

Di tingkat sekolah, layanan makan siang dikenal sebagai restauration scolaire dan berada di bawah kebijakan Ministère de l’Éducation nationale. Tarifnya bertingkat sesuai kondisi ekonomi keluarga siswa. Sekitar €1 untuk anak dari keluarga berpenghasilan rendah, €2-€4 untuk kelompok menengah, dan €4-€6 untuk tarif penuh. Sistem ini memastikan subsidi tepat sasaran tanpa menghapus kontribusi dari keluarga mampu.

Baca juga : Pemerintah Tegaskan Komitmen Perkuat Program Pemerataan Kesejahteraan Rakyat

Dengan harga tersebut, siswa mendapatkan satu paket makan lengkap: makanan pembuka (seperti salad), makanan utama berisi protein, karbohidrat, dan sayur, produk susu, serta penutup berupa buah atau dessert ringan. Air dan roti juga tersedia. Artinya, yang diberikan adalah makan siang seimbang, bukan sekadar satu lauk sederhana. Sebagai perbandingan, harga makan di restoran biasa dengan satu paket makan lengkap bisa mencapai €12 atau lebih.

Menu sekolah umumnya tidak dipilih secara bebas oleh siswa. Biasanya hanya ada satu menu utama per hari yang telah dirancang mengikuti standar gizi nasional agar keseimbangan nutrisi terjaga. Namun, tetap tersedia penyesuaian tertentu pada kasus alergi termasuk opsi tanpa daging. Sejak diberlakukannya Loi EGAlim, sekolah juga wajib menyediakan menu vegetarian setidaknya satu kali dalam seminggu. Selain itu, sejak 2022, minimal 50% bahan makanan harus berasal dari produk berkualitas dan berkelanjutan termasuk sekurang-kurangnya 20% produk organik.

Sesuai Preferensi

Program pemenuhan gizi ini juga menyasar mahasiswa, yakni restauration universitaire. Pemerintah menyediakan kantin melalui jaringan Crous. Harga normal satu paket makan sekitar €3,30, jauh lebih murah dibanding harga makan di luar kampus yang rata-rata €6-€12. Bagi mahasiswa kurang mampu atau penerima beasiswa pemerintah, mahasiswa cukup membayar €1. Untuk mendapatkan harga terjangkau tersebut, mahasiswa harus menunjukkan kartu mahasiswa atau aplikasi pembayaran Izly saat melakukan transaksi di kasir.

Baca juga : MBG Bisa Berhasil asal tidak Dijadikan Alat Politik

Restauration scolaire dikelola oleh pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas anggaran, menu, dan standar gizi. Sedangkan restauration universitaire dikelola oleh Crous di bawah Kemendikti dengan manajemen terpusat yang mengatur operasional restoran dan kebijakan tarif sosial bagi mahasiswa.

Dengan kisaran harga €1-€3,30, mahasiswa mendapatkan satu paket lengkap: makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup, serta baguette mini. Berbeda dengan sistem sekolah, mahasiswa dapat memilih sendiri menu sesuai preferensi. Biasanya tersedia beberapa pilihan makanan pembuka, beberapa jenis makanan utama termasuk daging, ikan, dan vegetarian serta berbagai pilihan penutup. Opsi vegetarian selalu tersedia setiap hari. Bahkan di beberapa kampus ada satu hari khusus di mana seluruh menu berbasis vegetarian.

Sistem ini juga menjunjung tinggi transparansi. Berdasarkan regulasi Uni Eropa tentang informasi pangan, setiap hidangan wajib mencantumkan daftar alergen seperti gluten, susu, telur, atau kacang sehingga siswa dan mahasiswa dengan alergi dapat memilih dengan aman.

Dari pengalaman pribadi, saya cukup sering mengunjungi kantin Crous, terutama untuk makan malam. Memang tidak semua cabang menyediakan layanan malam karena mayoritas berfokus pada makan siang yang merupakan jam tersibuk. Saat jam makan siang, antrean bisa cukup panjang. Tidak jarang mahasiswa harus mengantre lama hingga berisiko kehabisan waktu sebelum kelas berikutnya dimulai. Untuk mengatasi hal ini, Crous juga menyediakan alternatif layanan seperti Crous Market, di mana mahasiswa dapat membeli pilihan yang lebih cepat seperti sandwich atau rice bowl dengan harga sama, yaitu €1-€3,30. Harga tersebut sudah termasuk yoghurt dan buah sehingga tetap memenuhi prinsip makan seimbang meskipun dalam format yang lebih praktis.

Higienitas Terjaga

Dengan harga yang terjangkau, kualitas dan higienitas menurut saya tetap terjaga. Penyajian rapi, dapur terlihat bersih, dan alur distribusi makanan cukup tertib. Setiap hari biasanya tersedia dua hingga tiga pilihan menu utama, lengkap dengan pembuka dan penutup sehingga tidak terasa monoton meskipun sering makan di sana. Bagi mahasiswa dengan anggaran terbatas, akses terhadap makanan lengkap dengan harga tersebut tentu sangat membantu.

Namun, Crous tentu bukan sistem yang sempurna. Selain antrean panjang saat jam sibuk, ada kalanya restoran tiba-tiba tutup karena mogok kerja. Sesuatu yang cukup umum dalam konteks sosial di Prancis. Saya sendiri mengalaminya sekitar tiga kali selama tinggal di sana. Selain itu, cukup banyak mahasiswa asing yang mengeluhkan cita rasa makanan yang dianggap hambar atau kurang berbumbu. Bagi sebagian orang yang terbiasa dengan makanan berbumbu kuat, rasa makanan di Crous memang terasa sederhana. Meskipun demikian, dari perspektif kebijakan publik, sistem ini tetap berhasil menjaga keseimbangan antara akses terjangkau, standar gizi, dan keamanan pangan.

Dari Prancis, kita belajar bahwa kebijakan pemenuhan gizi bukan sekadar soal gratis atau tidak gratis, melainkan tentang bagaimana membangun sistem yang konsisten dan realistis. Standar gizi yang jelas, subsidi yang tepat sasaran, transparansi informasi, serta pengawasan higienitas menjadi fondasi utamanya. Di saat yang sama, sistem tersebut juga menghadapi tantangan nyata, antrean panjang saat jam sibuk, layanan kadang terganggu karena mogok kerja, hingga kritik soal cita rasa yang dianggap terlalu sederhana. Namun, terlepas dari kekurangannya, akses terhadap makanan lengkap dan seimbang tetap terjaga dengan harga terjangkau.

Harga €1 pada akhirnya bukan hanya angka, melainkan simbol bahwa negara hadir untuk melindungi kelompok rentan. Sementara standar kualitas tetap dijaga untuk semua. (E_3)