Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan tidak boleh ada toleransi bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang lalai dalam menjaga higienitas. Sebelumnya diberitakan terjadi keracunan MBG Jaktim.
Ia pun mengapresiasi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menangani kejadian tersebut. BGN telah melakukan suspend terhadap SPPG Pondok Kelapa.
Meskipun demikian sanksi pembekuan sementara bagi SPPG Pondok Kelapa 2, menurutnya tidak cukup. Ia menyarankan SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan ditutup permanen.
"Peristiwa ini menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat program, kami menegaskan bahwa setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup permanen," tegas Charles.
Ia menegaskan bahwa penanganan masalah ini tidak boleh hanya satu kejadian. Melainkan dijadikan standar penegakan hukum.
Oleh karena itu, penutupan permanen bagi SPPG yang lalai dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, sekaligus instrumen efek jera bagi SPPPG.
"Sanksi penutupan permanen harus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara agar tidak bermain-main dengan keselamatan rakyat,"cetusnya.
Ia meminta BGN melakukan audit investigatif terhadap seluruh rantai pasok MNG. Misalnya pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi makanan sesuai prosedur standar operasional.
Komisi IX mendorong keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di setiap unit layanan gizi atau SPPG. (Ant/H-4)
BGN meminta maaf dan menyatakan bertanggung jawab terkait peristiwa keracunan menu pada program makan bergizi gratis atau MBG di Jaktim
BGN minta maaf atas insiden MBG di Jakarta Timur, tanggung biaya korban dan suspend SPPG Pondok Kelapa usai 60 orang terdampak makanan.
Skema insentif dalam Program MBG tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi mitra SPPG, tetapi juga disertai mekanisme kontrol ketat. Berlaku no service, no pay.
Tak hanya soal aturan, Kemenag juga ingin mengambil posisi strategis dalam memastikan kualitas layanan.
Konsep prasmanan yang diterapkan untuk pertama kali ini memanfaatkan momentum Idul Fitri 1447 H dengan menyajikan menu khas Lebaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved