Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENDEKATAN melalui agama dan adat merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan perrmasalahan Papua, unsur adat dan gereja bisa dilibatkan karena memiliki sinergitas dalam kehidupan masyarakat Papua.
Hal ini disampaikan Koordinator Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Pegunungan Tengah Papua, Pendeta Alexsander Mauri, dalam rilisnya, Selasa (26/4). “Di Papua ada istilah 3 tungku, yaitu adat, gereja, dan pemerintah, di mana ketiganya ada sinergitas bagi masyarakat Papua," katanya.
Anak-anak muda Papua bisa diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri melalui budaya, lagu, tari, dan alat musik tifa, tambahnya. Menurutnya, gereja dan adat bisa difasilitasi dan diberikan kewenangan dalam kapasitas untuk bergerak dan membantu pemerintah menghadapi setiap permasalahan yang terjadi. Jika tokoh agama diberikan dukungan dan mandat, dijamin masalah akan selesai.
Pemerintah perlu melihat peluang memberikan kepercayaan kepada tokoh agama untuk tampil membantu menyelesaikan permasalahan Papua. “Manusia memiliki nurani yang bisa di isi oleh ajaran kebaikan agama, sehingga pendekatan religi dan kultur diperlukan, tokoh agama perlu didukung untuk membantu selesaikan permasalahan Papua,“ ujarnya lebih lanjut.
Dirinya menceritakan, konflik di Lani Jaya pada 2010-2012 yang banyak memakan korban polisi di Polsek bisa diredam saat gereja masuk dan melakukan doa bersama dengan pihak TPN OPM. “Saat itu dijelaskan ke TPN OPM Lani Jaya, yang mereka lakukan salah dan bertentangan dengan nilai-nilai prinsip ajaran Kitab Suci. TPN OPM di Lani Jaya mau mengerti dan menerima, dan hingga kini tidak ada lagi kasus penembakan di Lani Jaya.”
Otsus disusun karena adanya tuntutan untuk menyejahterakan Papua, sebagaimana juga keinginan TPN OPM. ''Ada baiknya kelompok ini juga ikut disentuh sebagaimana kelompok lainnya,'' imbuhnya. “DOB (daerah otonomi baru) juga sesungguhnya baik dan bisa membawa kebaikan untuk OAP, walaupun terjadi pro dan kontra terkait DOB tetap harus dihargai dan dihormati."
Rekonsiliasi adalah cara menyelesaikan permasalahan Papua. “Rekonsiliasi adalah kunci penyelesaian permasalahan Papua, untuk menyelesaikan luka dan dendam masa lalu karena diterapkannya sistem militer. Sistem militer yang menjadi masalah berkepanjangan hingga saat ini di Papua. Rekonsiliasi adalah ajaran agama, bagian ajaran dari Alkitab, yaitu kasih,” tutupnya. (RO/OL-10)
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Pemprov Papua Barat Daya pada 2023 mengalokasikan dana Rp112 miliar untuk penanggulangan stunting.
RAMAINYA bursa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Jakarta, menggema hingga ke pelosok negeri tak terkecuali di Papua
Program magang angkatan pertama dilakukan di Jakarta selama satu bulan yang diikuti 18 ASN perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah Kabupaten dan Provinsi Papua Barat.
Sering bepergian dengan jet pribadi, KPK klaim kantongi alasan gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.
Pemkab Merauke haruslah proaktif bersinergi dengan TNI dan Polri untuk memberikan dukungan anggaran terkait sarana dan prasarana kebutuhan TNI-Polri di daerah perbatasan Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai bahwa implementasi UU Otsus dan DAK perlu ada peran aktif masyarakat untuk mengawasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved