Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke haruslah proaktif bersinergi dengan TNI dan Polri untuk memberikan dukungan anggaran terkait sarana dan prasarana kebutuhan TNI-Polri terutama di daerah perbatasan Indonesia.
“Saya sampaikan bahwa di Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) sekarang sudah ada cantolan hukumnya, bahwa dana Otsus itu bisa mendukung tugas TNI dan Polri, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak bisa lakukan,” katanya saat diwawancarai Parlementaria di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rabu (1/3/2022).
Legislator fraksi partai Gerindra itu melanjutkan, dalam rapat tertutup, TNI-Polri telah sampaikan beberapa kebutuhan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) yang perlu diperkuat serta sarana prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan personil di Merauke.
“Selain di Komisi I DPR, saya juga tugas di Banggar DPR jadi saya akan komunikasikan supaya anggaran yang ada digunakan dengan baik dan bisa dialokasikan juga untuk mendukung TNI kalau kita berharap Mabes kan anggarannya juga terbatas,” ungkapnya.
Baca juga: Legislator Dukung Pengusaha Asli Papua Ikut Serta Dalam Pembangunan Daerahnya
Legislator daerah pemilihan Papua itu juga mengatakan bahwa tujuan diaturnya dana otsus tersebut agar pemerintah daerah tidak ragu-ragu dalam memberikan dukungan kepada TNI dan Polri, oleh karenanya dalam UU Otsus pun diatur demikian.
“Jadi saya berharap pemerintah daerah sudah lebih proaktif untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI dan Polri, jangan sampai tidak mendukung, apalagi ini kan wilayah perbatasan yang sangat strategis,” tutupnya. (RO/OL-09)
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Berdasarkan dokumen pembahasan, MoU Helsinki diusulkan masuk dalam konsideran 'Menimbang' poin B
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk membenahi tata kelola kekayaan negara dan menindak tegas praktik korupsi dalam pengelolaannya.
Pemerintah terus memberi perhatian khusus pada daerah dengan status desentralisasi asimetris sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah
Pemprov Papua Barat Daya pada 2023 mengalokasikan dana Rp112 miliar untuk penanggulangan stunting.
RAMAINYA bursa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Jakarta, menggema hingga ke pelosok negeri tak terkecuali di Papua
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved