Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KETUA Adat Anim Ha Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten. Boven Digoel, dan Kabupaten Asmat, Papua, Paskalis Imadawa angkat bicara perihal Daerah Otonom Baru (DOB).
Menurut Paskalis, untuk di Papua ini yang mulai menyuarakan DOB di wilayah selatan yang sekarang dikatakan dengan Provinsi Papua Selatan.
"Perjuangannya sudah sangat jauh ya, tidak ada kata pikir pikir. Kita dengan jujur, lapang dada, kita mau secepatnya hadirnya DOB di Papua," tegas Paskalis,pada Senin (9/5).
Baca juga : Mendagri Harap Semua Pihak Menerima Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua
Dia menyebutkan alasan mendukung DOB yakni berharap adanya sebuah keadilan dalam pemerataan pembangunan. Baik pembangunan infrastruktur, sarana prasarana maupun pembangunan SDM.
"Jadi kita di Selatan Papua sangat jauh tertinggal dengan mereka yang di sekitar Jayapura dan Pegunungan. Bahkan pegawai pegawai pejabat kita tidak ada yang dipromosikan sama sekali ke tingkat Provinsi," jelasnya.
"Mencari sekda dari Selatan susahnya sengah mati. Karrmena provinsi Papua tidak pernah mengorbitkan, mengkaderkan anak anak kita dari Selatan ke Jayapura," kata dia.
Baca juga : Pemekaran Papua Berdampak pada Kebutuhan Revisi UU Pemilu
Dari sisi SDM khususnya pendidikan, lanjut dia, yang menikmati pendidikan dana otsus, pendidikan ke luar negeri ada program 1000 doktor, itu dicanangkan Gubernur. Tapi yang masuk anak anak pegunungan, anak-anak sekitar Jayapura dan anak anak Sorong.
"Kita yang di Selatan Papua tidak disentuh sama sekali, setengah anak pun tidak ada. Sudah jelas ini tidak ada keadilan," ujarnya.
Paskalis menginginkan agar DOB bisa secepatnya di eksekusi. "Segera, secepatnya," tutur Paskalis lagi.
Baca juga : Forum Mahasiwa Papua Desak Pengesahan DOB Papua
Dia juga tidak ambil pusing dengan adanya penolakan di Papua Tengah, Pegunungan.
"Silahkan mereka tolak tapi kita tidak. Jadi jangan digeneralisir oleh petinggi NKRI orang Papua menolak DOB. Kita mendukung sepenuhnya adanya DOB untuk pemerataan pembangunan," tambahnya.
Pihaknya memastikan sudah bulat mendukung DOB dari Selatan. "Mayoritas mendukung. Bahkan saya sendiri pun pegang mic kok tanggal 4 April kita deklarasi," pungkasnya. (RO/OL-09)
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
DIRJEN Otonomi Daerah Akmal Malik menyebut perlu penguatan desentralisasi pada program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Nilai-nilai otonomi yang dimiliki oleh daerah tidak semuanya menghasilkan harapan yang sama bagi daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Dikatakan selama dua dekade ini, lebih dari 400 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah terkena kasus hukum.
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Solo diwacanakan untuk diusulkan menjadi daerah istimewa. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan istana membutuhkan waktu mempelajarinya
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tidak mempermasalahkan pemekaran Jawa Tengah menjadi empat provinsi selama pemekaran itu memberikan dampak positif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
Rancangan besar tersebut, kata Bima Arya, untuk melihat kebutuhan ideal jumlah daerah di Indonesia baik itu provinsi, kota, ataupun kabupaten.
Subang Utara memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Pemekaran wilayah diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved