Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Adat Anim Ha Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten. Boven Digoel, dan Kabupaten Asmat, Papua, Paskalis Imadawa angkat bicara perihal Daerah Otonom Baru (DOB).
Menurut Paskalis, untuk di Papua ini yang mulai menyuarakan DOB di wilayah selatan yang sekarang dikatakan dengan Provinsi Papua Selatan.
"Perjuangannya sudah sangat jauh ya, tidak ada kata pikir pikir. Kita dengan jujur, lapang dada, kita mau secepatnya hadirnya DOB di Papua," tegas Paskalis,pada Senin (9/5).
Baca juga : Mendagri Harap Semua Pihak Menerima Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua
Dia menyebutkan alasan mendukung DOB yakni berharap adanya sebuah keadilan dalam pemerataan pembangunan. Baik pembangunan infrastruktur, sarana prasarana maupun pembangunan SDM.
"Jadi kita di Selatan Papua sangat jauh tertinggal dengan mereka yang di sekitar Jayapura dan Pegunungan. Bahkan pegawai pegawai pejabat kita tidak ada yang dipromosikan sama sekali ke tingkat Provinsi," jelasnya.
"Mencari sekda dari Selatan susahnya sengah mati. Karrmena provinsi Papua tidak pernah mengorbitkan, mengkaderkan anak anak kita dari Selatan ke Jayapura," kata dia.
Baca juga : Pemekaran Papua Berdampak pada Kebutuhan Revisi UU Pemilu
Dari sisi SDM khususnya pendidikan, lanjut dia, yang menikmati pendidikan dana otsus, pendidikan ke luar negeri ada program 1000 doktor, itu dicanangkan Gubernur. Tapi yang masuk anak anak pegunungan, anak-anak sekitar Jayapura dan anak anak Sorong.
"Kita yang di Selatan Papua tidak disentuh sama sekali, setengah anak pun tidak ada. Sudah jelas ini tidak ada keadilan," ujarnya.
Paskalis menginginkan agar DOB bisa secepatnya di eksekusi. "Segera, secepatnya," tutur Paskalis lagi.
Baca juga : Forum Mahasiwa Papua Desak Pengesahan DOB Papua
Dia juga tidak ambil pusing dengan adanya penolakan di Papua Tengah, Pegunungan.
"Silahkan mereka tolak tapi kita tidak. Jadi jangan digeneralisir oleh petinggi NKRI orang Papua menolak DOB. Kita mendukung sepenuhnya adanya DOB untuk pemerataan pembangunan," tambahnya.
Pihaknya memastikan sudah bulat mendukung DOB dari Selatan. "Mayoritas mendukung. Bahkan saya sendiri pun pegang mic kok tanggal 4 April kita deklarasi," pungkasnya. (RO/OL-09)
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Reformasi desentralisasi di Indonesia dari model simetris ke asimetris, menyesuaikan kewenangan dan formula fiskal dengan kapasitas masing-masing daerah agar lebih efektif dan adil.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana itu dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI menyuarakan dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran daerah.
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Solo diwacanakan untuk diusulkan menjadi daerah istimewa. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan istana membutuhkan waktu mempelajarinya
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tidak mempermasalahkan pemekaran Jawa Tengah menjadi empat provinsi selama pemekaran itu memberikan dampak positif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved