RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Pengesahan itu dilakukan melalui Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (30/6).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penyusunan RUU ini telah melalui proses panjang, termasuk menjaring aspirasi masyarakat.
"Kita harapkan semua pihak dapat menerima ini demi kemajuan pembangunan Papua," ujar Tito, Kamis (30/6).
Baca juga: DPR Setujui Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua
Eks Kapolri itu mengklaim bahwa pembangunan Papua dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP).
"Kita harapkan dengan pemekaran ini, birokrasi menjadi lebih pendek, pelayanan masyarakat akan lebih baik, yang penting tadi, pembangunan lebih cepat," tandasnya.
Dengan disahkannya tiga RUU Pemekaran Papua menjadi UU, Tito berharap seluruh pihak bisa menerima dan mendukung upaya percepatan pembangunan Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua tersebut. (OL-4)
