Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DIREKTUR Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan pemerintah telah menyiapkan daftar inventaris masalah (DIM) untuk tiga rancangan undang-undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
Ketiga RUU tersebut yakni RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Pemerintah, ujar Akmal, akan mengirimkan surat presiden (Supres) untuk membahas RUU itu setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali bersidang pada akhir Mei 2022.
"Surat perintah presiden (Suppres) sudah selesai. Cuma DIM akan kita teruskan segera, mungkin menunggu reses," ujar Akmal di Jakarta, Jumat (13/5).
Meskipun rencana pemekaran tiga daerah otonomi baru di Papua menuai protes dan Undang-Undang No. 2/2021 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 2/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap akan membahas rencana itu. Akmal mengatakan UU Otsus Papua memberikan kemungkinan adanya pemekaran DOB.
Baca juga: Puan Minta Penculik yang Cabuli Anak Dijerat dengan UU TPKS
"Pemekaran bisa dilakukan. Kita hanya melaksanakan UU. Harusnya pihak yang gugat paham. Negara sudah memutuskan ada UU, kenapa tidak dilaksanakan. Kalau Anda tidak sepakat, silakan (gugat) ke MK, ujar dia.
Pemerintah dan DPR RI, terang Akmal, berencana menyelesaikan 3 RUU tentang DOB di Papua pada Juni 2022. Tujuannya, agar ketiga DOB itu masuk dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski demikian, ia belum bisa memastikan tiga DOB itu diikutkan atau tidak dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar November 2024. Pasalnya, dibutuhkan anggaran untuk persiapan 3 daerah otonomi baru.
"Kalau selesai Juni masih ada ruang dibiayai APBN 2022. Itu kenapa kita ingin cepat. Kemungkinan akan ada pilkada di daerah baru. Kalau tidak ya sama, pakai penjabat lagi," tutur Akmal. (OL-4)
PASUKAN Komando Operasi (Koops) Habema berhasil melumpuhkan dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang sebelumnya menyerang serta membunuh 2 pekerja.
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Brimob melakukan pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun, anggota yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di kawasan Kali Rawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
Buku Cahaya Fajar dari Balik Gunung Mbaham mengupas perjalanan kepemimpinan Ali Baham Temongmere (ABT), pejabat Papua Barat yang mengedepankan pembangunan berbasis budaya.
SETIDAKNYA 12 ribu pelajar di Manokwari, Papua Barat, sudah mendapatkan makan siang gratis (MBG). Selurhnya merupakan pelajar dari tingkat TK hingga SMA di wilayah perkotaan Manokwari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved