Minggu 20 November 2022, 18:55 WIB

Omnibus Law Dinilai Gerogoti Kewenangan Daerah

Widhoroso | Politik dan Hukum
Omnibus Law Dinilai Gerogoti Kewenangan Daerah

HO
Ketua Umum Pemuda ICMI Dr. Ismail Rumadan

 

UNDANG Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dinilai telah mengamputasi kewenangan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah. Padahal, daerah dengan sistem pemerintahan yang berazaskan otonomi daerah, diberikan kewenangan untuk mengelola segala potensi yang dimiliki secara mandiri untuk kesejahteraan rakyart.

Pernyataan tersebut dikatakan Ketua Umum Pemuda ICMI Dr. Ismail Rumadan pada sambutannya dalam Pengukuhan Majelis Pengurus Wilayah Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (MPW Pemuda ICMI) Provinsi Aceh) di Banda Aceh. 

Dalam keterangan yang diterima Minggu (20/11), Ismail menyebutkan konsekuensi dari pencabutan kewenangan pemerintah daerah khususnya dalam bidang pengelolaan pertambangan misalnya, daerah hanya menjadi penonton dari aktivitas penjarahan yang dilegalkan melalui undang-undang pertambangan yang terbaru oleh korporasi-korporasi yang diberikan izin usaha pertambangan. "Daerah justru menanggung beban kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebih terhadap sumber daya alam di daerahnya," jelasnya. 

Ditambahkan, hak-hak masyarakat dan masyarakat adat setempat yang hidup berdampingan bertahun-tahun dengan alam di sekitarnya terancam dikriminalkan jika mencoba melakukan aksi-aksi protes dan perlawanan terhadap aktivitas pertambangan yang merusak alam dan lingkungannya. Karena itu, jelasnya, tanggung jawab kaum intelektual dan kelompok cendekiawan adalah harus berkontribusi konkret dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah. 

"Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan yang diputuskan tepat dan adil dalam pengelolaan dan pemanfataan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di daerah sehingga bisa menikmati berkah dari sumber daya alam di wilayahnya. Juga untuk mengontrol dan mengevaluasi setiap kebijakan yang terkesan diskriminatif yang menghalangi akses masyarakat terhadap kehidupan yang layak dan adil," tegasnya. (RO/OL-15)

Baca Juga

dok.PPP

Rapimwil Jateng, PPP Bahas Usulan Capres dari Kader Daerah

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 November 2022, 07:20 WIB
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) Jateng menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) di Kota Semarang, Jateng. Rapimwil membahas capres...
MI/BAYU ANGGORO

KNPI Jawa Barat Solid Dukung Ketua DPP Ryano Panjaitan

👤Bayu Anggoro 🕔Minggu 27 November 2022, 06:35 WIB
Ketua KNPI Jabar Ridwanwasyah Yusuf mengatakan, peralihan ini didasari atas legalitas kepemimpinan Ryano Panjaitan di organisasi...
MI/M Irfan

Bawaslu RI: Gotong Royong Demi Cegah Kecurangan Pemilu 2024

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 26 November 2022, 23:04 WIB
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan bahwa pihaknya mengedepankan gotong-royong demi mencegah adanya kecurangan pada...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya