Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PARTAI Keadilan Sejahtera akan berkoalisi dengan Partai Demokrat demi mengusung putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, di pilkada Tangerang Selatan (Tangsel). Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, langkah itu diambil lewat pertimbangan matang.
Mardani tidak sepakat bila keikutsertaan Siti Nur Azizah disebut sebagai praktik menumbuhsuburkan politik dinasti. Pasalnya, anak kandung dari RI-2 tersebut memiliki kompetensi. Tidak hanya itu, Siti merupakan birokrat yang sudah matang.
Baca juga: Gerindra dan PKS Duetkan Sandiaga-Mardani di Pilkada DKI Jakarta
"Secara usia dan kematangan birokrasi, beliau mencukupi dan posisi di partai sebagai wasekjen," ujar Mardani ketika dihubungi Media Indonesia, Selasa (28/7/2020).
Pengalaman Siti sebagai Wakil Sekjen Partai Demokrat dianggapnya sebagai hal yang baik dan cukup mumpuni untuk maju sebagai calon kepala daerah. Siti akan berpasangan dengan Ruhama Ben dalam pilkada Tangsel.
Ia menjelaskan, politik dinasti adalah ketika sosok calon kepala daerah mendadak muncul tanpa memiliki rekam jejak di partai politik atau sebagai pejabat publik sebelumnya sama sekali.
"Seorang pemimpin harus punya perjuangan politik dari bawah. Sehingga ada pembelajaran secara mental dan kemampuan dalam mengelola publik. Jadi ada pengalaman mengurus publik, jangan ujug-ujug maju sebagai kepala daerah,” kritik dia.
Baca juga: Ketua PB NU Dukung Putri Wapres Maju di Pilkada Tangsel
Dalam kesempatan berbeda, Mardani mengatakan merebaknya politik dinasti menjelang pilkada adalah hal yang buruk dan akan merusak demokrasi.
"Jadi pandangan saya, politik dinasti ini buruk dan residu demokrasi karena itu kita harus mengoreksinya di RUU Pilkada yang akan datang," ujar Mardani dalam diskusi Forum Legislasi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.
Mardani mengatakan, Undang-Undang Pilkada yang baru harus mengatur mengenai kriteria calon yang akan diusung dalam pilkada. Dengan begitu kepala daerah yang ada akan lebih berkualitas.
"Kita tidak boleh membatasi hak orang, tapi membuat agar prosesnya berjalan agar kita bisa memastikan politik mengontrol siapapun yang terpilih sudah mengikuti karier yang baik, sudah menikmati proses, contohnya minimal dua tahun keanggotaan di partai politik, kecuali kalau mau maju independen," ujar Mardani.
Baca juga: Usung Putri Ma'ruf Amin, PKS-Demokrat Berkoalisi di Tangsel
Terkait pilkada Solo, PKS tidak ingin Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa (Gibran-Teguh) melawan kotak kosong pada pilkada Solo. PKS tetap berusaha menghadirkan calon lain untuk menantang putra Presiden Joko Widodo.
"Kami sudah tetapkan tidak dukung Gibran. Kami ingin ada kontestasi politik," cetusnya. (Pro/A-3)
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved