Oligarki Adalah, Pengertian, Tipe, Ciri, dan Contoh

OLIGARKI adalah bentuk kekuasaaan di tangan sekelompok orang. Oligarki memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik, ekonomi dan kehidupan masyarakat. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemendikbud, oligarki diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Istilah ini merujuk pada pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok kecil individu atau golongan tertentu, yang biasanya memiliki kekayaan atau kekuasaan yang besar. 

Baca juga : Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Desak Jokowi Hentikan Politik Dinasti

Dalam pandangan banyak orang, oligarki digambarkan sebagai bentuk pemerintahan yang cenderung menguntungkan diri sendiri dan golongan mereka, seringkali dengan menindas atau membatasi partisipasi publik. 

Kelompok yang menguasai oligarki bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti kekayaan, keluarga, pendidikan, agama, atau militer. Sejarah mencatat bahwa oligarki sering kali menghasilkan pemerintahan yang otoriter dan mengandalkan kontrol atas masyarakat untuk mempertahankan kekuasaannya.

Definisi Oligarki 

Aksi unjuk rasa menentang kekuasaan dinasti politik di era Presiden Joko Widodo. (MI/Usman Iskandar)

 

Oligarki berasal dari bahasa Yunani "Oligarkhía," yang merujuk pada bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, sering kali berdasarkan kekayaan, keturunan, atau kekuatan militer. Konsep ini juga mencakup struktur kekuasaan yang dikuasai oleh segelintir individu atau kelompok, yang bisa berasal dari berbagai faktor seperti kekayaan, hubungan keluarga, atau kepentingan bisnis.

Baca juga : Pengamat: Pembegalan Hukum oleh Kekuasaan Bertentangan dengan Nafas Pancasila

Aristoteles adalah tokoh pertama yang populer memperkenalkan istilah "oligarki," yang ia gunakan untuk menggambarkan pemerintahan yang dikuasai oleh "orang kaya."

Kemudia Robert Michels pada awal abad ke-20 mengembangkan teori "hukum besi oligarki," yang menyatakan bahwa demokrasi cenderung berubah menjadi oligarki. Teori ini menunjukkan bahwa organisasi besar memiliki kecenderungan untuk memunculkan kelas penguasa yang terutama tertarik pada mempertahankan kekuasaan mereka sendiri.

Istilah oligarki tidak hanya merujuk pada bentuk pemerintahan, tetapi juga dapat mengacu pada struktur kekuasaan dalam suatu sistem, seperti kelas orang yang memiliki kekuasaan dalam sistem tertentu. Contoh dari sistem oligarki termasuk rezim apartheid di Afrika Selatan, di mana minoritas rasial tertentu menguasai kekuasaan eksklusif, serta negara-kota Venesia yang diperintah oleh bangsawan kaya.

Baca juga : Praktisi Hukum: Dinasti Politik untuk Melindungi Kepentingan Tersembunyi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Dalam banyak kasus, oligarki menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang sulit dipecahkan atau disetarakan, yang dapat mengarah pada penindasan atau memberikan keuntungan khusus kepada golongan tertentu.

Profesor Jeffrey A. Winters dari Northwestern University mengidentifikasi dua dimensi oligarki. Dimensi pertama adalah oligarki memiliki kekayaan dan kekuasaan material yang sulit dipecah dan diseimbangkan, sementara dimensi kedua menunjukkan bahwa oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas, meskipun mereka merupakan minoritas dalam komunitas.

Oleh karena itu, oligarki tidak hanya mencakup bentuk pemerintahan, tetapi juga mencakup struktur kekuasaan yang mempengaruhi berbagai aspek dalam masyarakat.

Baca juga : Kontestasi Pemilu Tak Sehat Lahirkan Pemerintahan Bebek

Ciri-ciri Pemerintahan Oligarki

Ilustrasi. (MI/Seno)

 

Berikut adalah ciri-ciri pemerintahan oligarki

1. Keterkaitan Tak Terpisahkan antara Uang dan Kekuasaan
Dalam pemerintahan oligarki, uang dan kekuasaan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kekayaan mempengaruhi politik, kapasitas, dan motivasi pemilik uang dan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam sistem ini, uang dan kekuasaan selalu berjalan seiring.

2. Kendali oleh Kelompok Kecil
Pemerintahan oligarki hanya dikuasai oleh kelompok kecil, terutama mereka yang memiliki kekayaan. Kelompok kecil ini dapat dengan mudah masuk ke dalam pemerintahan dan mendapatkan kedudukan karena kekayaan mereka. Contohnya terjadi pada masa revolusi industri di Inggris.

Baca juga : Pengamat : Pengusaha Ambil Peran Shadow Goverment

3. Ketidaksetaraan Materi
Pemerintahan oligarki sering kali identik dengan ketidaksetaraan materi, di mana orang kaya lebih dominan daripada kelompok yang tidak memiliki kekayaan. Hal ini sering memicu konflik sosial dan dapat menjadi penyebab peningkatan kemiskinan di masyarakat.

4. Pemanfaatan Kekuasaan untuk Memperkaya Dirinya Sendiri
Penguasa dalam pemerintahan oligarki cenderung memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mempertahankan kekayaan pribadi. Mereka lebih fokus pada cara untuk mempertahankan kekayaan mereka daripada memikirkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip dalam sistem ini adalah siapa pun yang memiliki uang dapat berkuasa, sehingga mempertahankan kekayaan juga berarti mempertahankan kekuasaan.

Dengan demikian, dalam pemerintahan oligarki, uang dan kekuasaan saling terkait secara erat dan sering kali digunakan untuk kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Baca juga : Cak Imin Pastikan tak Ada Batasan Kritik bila Amin Menang Pilpres 2024

Ciri dan Tipe Oligarki

Ilustrasi (MI/Seno)

 

Dalam bukunya, Jeffrey A Winters sudah mengidentifikasi empat ciri utama dari oligarki, yaitu

1. Tingkat keterlibatan langsung dalam pemaksaan hak atas kekayaan dan harta.
2. Keterlibatan pada pemerintahan atau kekuasaan.
3. Sifat keterlibatan dalam memaksa yang kolektif atau terpecah.
4. Sifat liar atau jinak.

Berdasarkan ciri tersebut, Winters membagi oligarki ke dalam empat tipe, yakni

1. Tipe Oligarki Panglima

Oligarki ini muncul dengan kekerasan secara langsung atau dengan kekuasaan yang memaksa. Mereka memiliki tentara dan senjata yang digunakan untuk merebut sumber daya milik oligarki lainnya secara langsung. Contoh dari tipe ini adalah konflik keluarga di Pegunungan Appalachia dan pertarungan antara bangsawan di Eropa zaman pertengahan.

Baca juga : Popularitas Jokowi Hancur karena Pembusukan Demokrasi

2. Tipe Oligarki Penguasa Kolektif

Oligarki ini memiliki kekuasaan dan berkuasa secara kolektif melalui lembaga-lembaga yang memiliki norma atau aturan. Para penguasa dalam oligarki ini bekerja sama untuk mempertahankan kekayaan mereka, seperti yang terjadi pada komisi mafia atau praktek politik pasca-Soeharto di Indonesia.

3. Tipe Oligarki Sultanistik

Oligarki ini muncul karena adanya monopoli pada sarana pemaksaan dan hubungan antara oligarki dengan oligarki yang berkuasa. Mereka hanya memberikan wewenang dan kekerasan kepada pihak yang menjadi penguasa utama, seperti masa kepemimpinan Presiden Soeharto di Indonesia.

4. Tipe Oligarki Sipil

Oligarki ini tidak berkuasa langsung dan tidak bersenjata sama sekali. Mereka memberikan kekuasaan mereka pada lembaga non-pribadi dan kelembagaan yang memiliki hukum yang kuat. Oligarki ini fokus mempertahankan pendapatan mereka dan menghindari intervensi negara, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan India.

Baca juga : Akademisi UIN Sunan Kalijaga Desak Presiden Joko Widodo Jadi Teladan Bawahannya

Dengan demikian, berbagai jenis oligarki mencerminkan variasi dalam cara-cara mereka mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka, serta hubungan mereka dengan pemerintahan dan kekuasaan.

Contoh Oligarki

Ilustrasi. (MI/Seno)
 

1. Rusia

Sejak abad ke-15, pemerintahan Rusia telah digolongkan sebagai pemerintahan oligarki. Meskipun Vladimir Putin membantahnya, anggapan bahwa oligarki memiliki pengaruh dalam pemerintah Rusia menjadi terdengar. Kementerian Keuangan Amerika Serikat bahkan mengeluarkan daftar oligarki Rusia yang terdiri dari pejabat perusahaan dan senior pemerintahan.

2. Tiongkok

Setelah kematian Mao Zedong pada tahun 1976, praktik oligarki di Tiongkok berdasarkan pada agama kembali mendapatkan kendali atas pemerintahan.

Baca juga : Guru Besar Unair Kutuk Pelemahan Demokrasi di Pilpres 2024

"Geng Shanghai", yang mengaku sebagai keturunan dari "Delapan Dewa" Taoisme, mengendalikan mayoritas perusahaan milik negara dan kesepakatan bisnis di China.

3. Arab Saudi

Dalam pemerintahan Arab Saudi, kekuasaan raja dibagi kepada keturunannya sendiri. Raja Salman bin Abdulaziz, saat ini, menunjuk putranya sendiri, Pangeran Mohammed bin Salman, dalam posisi kunci di pemerintahan dan perusahaan minyak milik negara Saudi Aramco.

4. Iran

Di Iran, selain memiliki presiden yang dipilih secara populer, negara ini juga dikendalikan oleh oligarki berbasis agama serta kerabat dan teman mereka.
Oligarki Islam di Iran mengambil alih kekuasaan setelah kematian Ayatollah Ruhollah Khomeini pada tahun 1989, dengan Ayatollah Ali Khamenei memberikan jabatan tinggi di pemerintahan kepada keluarga dan sekutunya.

Baca juga : Kampus Resah, Kepercayaan Publik ke Jokowi Makin Tergerus

5. Indonesia

Meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi, tetapi para analis politik, seperti Jeffrey Winters, menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia sebenarnya dikuasai oleh kelompok oligarki. 

Hal ini terjadi karena kurangnya penegakan hukum, sehingga oligarki dapat terus berkuasa dan mengontrol sistem politik dan ekonomi di Indonesia. Oligarki di Indonesia terus bertransformasi sejak masa Orde Baru hingga pascareformasi, dan masih memegang peranan penting dalam dunia bisnis dan politik di Indonesia. 

Dengan demikian, praktik oligarki memiliki dampak yang signifikan dalam sistem politik dan ekonomi di berbagai negara, baik dalam konteks negara otoriter maupun demokratis. (Z-4)