Praktisi Hukum: Dinasti Politik untuk Melindungi Kepentingan Tersembunyi

DINASTI politik terjadi dikarenakan adanya kepentingan tersendiri dari pemerintahan yang berkuasa saat ini. Demikian pandangan praktisi hukum Jhony Nelson Simanjuntak di acara focus grup diskusi (FGD) dengan topik Dinasti Politik Tradisi Buruk Demokrasi Indonesia.

Dalam acara yang digelar Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Jabodetabek di Jakarta Pusat, Kamis (16/11) malam, Jhony menjelaskan kepentingan itu tersembunyi dari banyak orang sehingga menimbulkan ketakutan jika yang memimpin berikutnya tidak dapat menjamin kepentingan tersebut.

"Kalau ketahuan kepentingan itu bahaya. Jadi sebenarnya dinasti politik itu adalah untuk melindungi kepentingan yang disembunyikan. Kalau kita melihat sekarang Presiden Jokowi sedang mempraktekan dinasti politik kita mencari tahu kenapa seperti itu, ya berarti ada yang disembunyikan," ujarnya.

Baca juga: Ratusan Bantengan Jatim Dukung Duet Pro Wong Cilik Prabowo-Gibran

Lebih lanjut, kata dia, pada saat pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama dapat terlihat bahwa yang bersangkutan seperti lepas dan tidak ada beban dalam memimpin negara.

"Terlihat sampai tujuh tahun Jokowi memimpin seperti lose-lose aja. Sampai tiga bulan sebelum pencapresan anaknya Gibran (Rakabuming Raka) juga tidak apa-apa, biasa saja gitu. Sesudah itu kelihatan berubah, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Tanpa ada sesuatu yang disembunyikan dinasti politik tidak akan jalan. Karena itu logikanya."

Lalu, lanjutnya, dinasti politik juga terjadi karena adanya pretensi kuat yang dibuat sendiri oleh kekuasaan seolah-olah demi kepentingan negara.

"Jadi saya harus ikut si anu, saya harus mempromosikan si anu karena dialah yang bisa melanjutkan apa yang sudah saya lakukan demi kepentingan negara. Itu kan konstruksi sendiri, buatan sendiri. Emangnya cuma si anu yang bisa menjalankan apa yang sudah negara lakukan, kan belum tentu. Yang lebih pintar juga banyak, yang siap menjalankan pembangunan yang sudah berjalan banyak juga," ujar Jhony yang juga mantan Komisioner Komnas HAM.

Lebih jauh, terang dia, dinasti politik lahir juga karena adanya ketakutan terhadap bayang-bayang tertentu yang dapat menghantui. Jhony mencontohkan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menelan biaya triliunan rupiah, yang diperkirakan tidak bisa didanai oleh APBN melainkan harus dengan bantuan investor dalam maupun luar negeri.

"Nah, kalau investor luar negeri mungkin mengatakan tunggu dulu sebab pemerintahan bapak tinggal sekian bulan nanti yang melanjutkan pemerintahan bapak belum tentu mau. Kira-kira begitu," ujarnya.

Yang tak kala penting, imbuhnya, dinasti politik terjadi karena kenikmatan fasilitas yang diberikan negara terhadap orang yang memimpin dan keluarganya. "Kekuasaan itu sebagai candu karena penuh dengan fasilitas," tandasnya. (RO/J-2)