PDIP Seharusnya Jadi Penyeimbang Pemerintahan

DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno mengungkapkan pernyataan PDIP tentang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat membuat jalannya demokrasi tidak berimbang. Ia mengatakan nantinya tidak ada lagi oposisi yang berani mengkritik pemerintah.

"Bisa dipastikan kalo PDIP bergabung dengan Prabowo nasib oposisi wassalam pastinya. Tak akan ada lagi yang berani mengkritik pemerintah dari parlemen," kata Adi, kepada Media Indonesia, Minggu (12/1).

Adi menyayangkan jika tidak adanya suara kritis dari parlemen terhadap pemerintah. Pasalnya, sudah menjadi tugasnya parlemen memberikan kritik kepada pemerintah. 

Baca juga : Megawati Kerja Sama dengan Prabowo, Pengamat Khawatir Pemerintahan tanpa Oposisi

"Fungsi utama parlemen memberikan keseimbangan ke pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah. Terlebih, kata ia, dengan adanya konflik politis yang saat ini dihadapi oleh PDIP, besar kemungkinan PDIP sedang membutuhkan dukungan pemerintah atau Presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi dinamika konflik tersebut. 

Dinamika konflik yang disinggung Dedi ialah ditetapkannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Ia mengatakan penetapan Hasto sebagai tersangka menimbulkan sedikit gejolak di tubuh partai berlambang banteng tersebut. 

Baca juga : Hasto: Hubungan Megawati dan Prabowo Punya Akar Historis yang Kuat

"Hasto besar kemungkinan memang layak sebagai tersangka, tetapi cara dan nuansa yang dibangun KPK tidak menunjukkan adanya keseriusan pengusutan terkesan adanya tawar menawar, sehingga kasus Hasto cenderung politis," katanya.

Lebih lanjut, Dedi menilai dengan pernyataan PDIP mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, maka akan membuat fungsi pengawasan di parlemen tidak berjalan. Ia mengatakan partai di parlemen sudah sepenuhnya mendukung pemerintah.

"Pemerintahan Prabowo tidak akan jauh berbeda dengan Jokowi, di mana parlemen tidak berfungsi utamanya terkait pengawasan, bahkan legislasi di DPR besar kemungkinan akan kembali melenceng dari Prolegnas, DPR potensial menjadi penyokong Presiden secara penuh," katanya.(Faj/I-2)