Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menilai langkah baik PDI Perjuangan mengambil posisi sebagai penyeimbang bagi pemerintah. Herman menyinggung soal kesamaan Demokrat di posisi selama sembilan tahun.
"Jadi menurut saya sudah benar dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama sembilan tahun," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
"Selama pemerintahan Pak Jokowi kita juga berada di luar pemerintahan, cuman di akhir memang ada kesempatan Mas AHY Ketua Umum menjadi menteri," ujar Herman.
Anggota Komisi VI DPR itu menilai partai penyeimbang juga berperan mendukung kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat. Apabila ada yang bertentangan harus mengkritisi dengan proporsional.
"Mengkritisi secara proporsional karena seluruh pengambilan kebijakan itu biasanya kan diambil di DPR, tentu anggota-anggota DPR yang bisa meluruskan, bisa menyampaikan aspirasi dan harapan rakyat meskipun pada akhirnya harus didiskusikan bersama dengan keinginan pemerintah," ujar Herman.
Herman menilai sudah tepat PDI Perjuangan mengambil sikap tersebut. Karena ide dan masukan dari PDI Perjuangan juga penting untuk pemerintah.
"Sudah bagus lah, karena idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama, meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama," kata Herman.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan partainya tak menempatkan diri sebagai oposisi pemerintahan. PDIP mengambil posisi sebagai partai penyeimbang.
"PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati dalam kongres ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025.(P-1)
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved