Rakernas PDIP, Puan Tegaskan Sikap Kritis yang Bertanggung Jawab

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan nasional. Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada kader dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Ahad, 11 Januari 2026.

Puan menjelaskan bahwa dalam sistem politik Indonesia tidak dikenal istilah oposisi secara formal, melainkan pembagian antara partai yang berada di dalam dan di luar pemerintahan. Meski tidak bergabung dalam kabinet, PDIP tetap mengambil peran strategis sebagai penyeimbang.

“PDI Perjuangan tidak masuk dalam pemerintahan, tetapi tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Puan. Menurutnya, dukungan tersebut harus dibarengi dengan keberanian untuk menyampaikan kritik ketika kebijakan dinilai menyimpang.

Baca juga : PDIP Ungkap Strategi Cegah Kader tak Menyimpang

Ia menekankan bahwa sikap kritis tersebut bukan bentuk perlawanan, melainkan upaya menjaga agar pemerintahan tetap berada pada jalur yang benar. “Jika pemerintah melakukan hal yang benar, kita dukung. Namun jika keliru, kita wajib mengingatkan,” tegasnya.

Puan juga mengingatkan bahwa perbedaan posisi politik tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan arah pembangunan berjalan keliru. Ia menilai, setiap partai politik memiliki tanggung jawab kebangsaan untuk memastikan kebijakan negara tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat demi kepentingan politik jangka pendek.

Dalam konteks tersebut, Puan mengaitkan sikap PDIP dengan nilai gotong royong yang disampaikan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945. Ia menyebut gotong royong sebagai inti Pancasila dan fondasi utama dalam membangun Indonesia.

Baca juga : Megawati Hadir dalam Rakernas PDI Perjuangan di Ancol

“Semangat gotong royong itulah yang menjadi landasan kita dalam meluruskan jalannya pemerintahan jika ada yang tidak sesuai,” katanya.

Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa posisi penyeimbang bukanlah sikap pasif. Sebaliknya, peran tersebut menuntut kehadiran aktif dalam kehidupan politik sehari-hari untuk menjaga arah perjalanan bangsa.

“Penyeimbang berarti hadir secara aktif, memastikan cita-cita kemerdekaan tetap menjadi kompas utama dalam setiap kebijakan negara,” pungkasnya. (Z-10)