Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PDI Perjuangan mengungkapkan strategi mencegah kader tidak menyimpang dari ideologi partai hingga melanggar konstitusi. Hal itu merespons adanya kader PDIP yang mencederai hati rakyat.
"Rakernas (rapat kerja nasional) partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai," kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam rangkaian penutupan Rakernas ke-5 PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Minggu, 26 Mei 2024.
Baca juga : Tidak Ada Kata Galau bagi PDIP
Puan mengatakan hal itu penting agar tidak ada lagi kader yang perilakunya menyimpang. Seperti yang terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Senada, politikus PDIP Ganjar Pranowo menyebut pembenahan itu bakal dimulai dari pendidikan dan pelatihan (diklat) partai. Seluruh kader harus melewati tahap itu sebelum diberi penugasan.
"Banyak caleg (calon legislatif) yang jadi anggota baru akan dimasukkan ke diklat lebih dulu," papar dia.
Baca juga : Rakernas Hasilkan 17 Rumusan Sikap Politik, PDIP Juga Minta Maaf
Ganjar menyebut diklat juga bakal diikuti kader PDIP baru. Sehingga mereka betul-betul memahami ideologi partai.
"Itu cara paling fair dan bagus untuk mendapatkan kader yang baik," jelas dia.
PDIP meminta maaf atas ulah kadernya jika dianggap mencederai demokrasi. PDIP sebut ada kadernya telah melukai hati rakyat dengan mencederai demokrasi dalam Pemilu 2024.
"Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," ucap Puan. (Z-7)
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk politisi PDIP senior asal Solo, FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Ketua PDIP Jawa Tenggah, menggantikan Bambang Pacul
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
Dalam konteks geopolitik modern, konsep proxy war atau perang perwakilan memiliki peran penting dalam memahami dinamika kekuatan global
Semua komponen bangsa harus bahu membahu menciptakan rasa aman sebagaimana arahan Presiden RI.
Dengan politik jalan tengah itu, Bivitri mengatakan program-program yang ditawarkan partai politik sekadar gimik belaka, bukan program yang berkarakter ideologi kuat.
Fenomena pelibatan perempuan, remaja, dan anak dalam aksi terorisme menjadi tren baru yang mengkhawatirkan.
Transformasi digital tidak hanya menjadi alat pendukung produktivitas dan efisiensi, tapi juga bisa jadi sarana untuk memperkuat persatuan, keadilan hingga kesejahteraan.
Izin tambang untuk ormas menjadi perdebatan publik. Ormas keagamaan mulai disoroti terkait sikap apa yang akan mereka ambil. Yang menjadi sorotan adalah PBNU dan PP Muhammadiyah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved