Landasan Hukum BPIP Perlu Diperkuat

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Arif Rahman menegaskan landasan hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perlu diperkuat agar memiliki legitimasi dan kewenangan yang kuat dalam menjalankan tugas pembinaan ideologi bangsa secara berkelanjutan.

“BPIP perlu memiliki dasar hukum yang kokoh agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki daya dorong dalam pembentukan karakter kebangsaan yang berlandaskan Pancasila,” ujar Arif melalui keterangannya, Jumat (24/10.

Arif mengatakan BPIP bukan sekadar simbol pembinaan ideologi, tetapi menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup, relevan, dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arif menyoroti perlunya penanaman nilai Pancasila di tengah masyarakat, terutama di era digital yang sarat dengan arus informasi tanpa batas. 

Baca juga : BPIP Diusulkan Diberi Kewenangan Baru, Bisa tegur Lembaga yang Melenceng dari Pancasila

Ia menilai banyak pergeseran dalam cara masyarakat memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, baik dalam tindakan sosial maupun perilaku di media sosial.

“Hari ini kita melihat ada pergeseran dalam cara masyarakat memaknai Pancasila. Karena itu, perlu upaya bersama untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, tetap bijak dalam bersikap, dan mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” katanya.

Arif mengatakan penguatan peran BPIP juga harus diiringi dengan pendekatan edukatif dan kultural, agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan, tetapi benar-benar dihidupi dalam perilaku sehari-hari.

“Pancasila bukan sekadar hafalan lima sila, tetapi panduan moral dan kompas kebangsaan. Pembinaan ideologi harus masuk ke ruang-ruang pendidikan, keluarga, bahkan dunia digital,” ungkapnya. (I-3)