Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Organizing Committee Rakernas V PDIP, Masinton Pasaribu, merespons sikap PDIP yang terlihat masih galau menentukan posisi di luar atau di dalam pemerintahan.
Masinton menuturkan PDIP tak kenal kata galau. Menurutnya, sikap kader PDIP jelas bahwa seluruhnya sikap diserahkan ke Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Tidak ada kata galau. Sikap seluruh kader dari berbagai daerah sudah sangat jelas bahwa mengenai sikap politik partai diserahkan pada ibu ketua umum,” ujar Masinton kepada Media Indonesia, Minggu (26/5).
Baca juga : Pengamat: PDIP Harus Jadi Oposisi yang Objektif jika tidak Ingin Dikerjai
Masinton menegaskan PDI Perjuangan tidak mengenal terminologi politik "koalisi-oposisi".
“Sama halnya dalam sistem presidensial dan formal ketatanegaraan kita,” ujar Masinton.
Adapun Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak mau gegabah menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Megawati tengah fokus pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2024).
“Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik," kata Megawati dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Minggu, 26 Mei 2024. (Ykb/Z-7)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
PDI Perjuangan mengungkapkan strategi mencegah kader tidak menyimpang dari ideologi partai hingga melanggar konstitusi. Hal itu merespons adanya kader PDIP
Ucapan Megawati Soekarnoputri yang mengusulkan pertukaran posisi Ketua Umum dengan Puan Maharani dianggap sebagai candaan.
Untuk menghadapi Pilkada 2024, PDIP telah membentuk tim pemenangan Pilkada secara nasional atas arahan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Devi Rahma Syafira
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved