Pengamat: PDIP Harus Jadi Oposisi yang Objektif jika tidak Ingin Dikerjai

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diharapkan menjadi oposisi yang objektif di pemerintahan Prabowo-Gibran kelak. Hal itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin.

Ujang mengatakan PDIP rentan untuk mendapatkan tantangan dan halangan ketika mereka memilih untuk berada di luar pemerintahan.

“Nah, apakah ketika menjadi oposisi itu akan diganggu atau tidak, kita lihat saja dinamikanya ke depan. Karena kalau jadi oposisi itu, kalau oposisinya serampangan, oposisinya tidak objektif, bisa saja nanti yang PDIP dikerjai,” kata Ujang kepada Media Indonesia, Minggu (26/5).

Baca juga : Ganjar Pranowo Putuskan Oposisi, PDIP: Maksudnya Itu Begini

Karena itu, cara-cara atau langkah politik yang diambil ketika PDIP membulatkan tekad untuk menjadi oposisi haruslah objektif dan terstruktur.

“Tetapi kalau polanya seperti pola yang dulu. Seperti di zaman SBY, PDIP jadi oposisi yang keras dan kencang. Tetapi Taufik Kemas jadi Ketua MPR. Itu juga disetujui presiden SBY. Jangan-jangan kalau di pemerintahan ke depan, Prabowo-Gibran juga begitu. PDIP jadi oposisi, Puan tetap jadi Ketua DPR. Tidak diganggu. Bisa jadi seperti itu,” ucapnya.

Pilihan politik PDIP untuk berada di luar pemerintahan juga dinilai jauh lebih baik bagi masa depan partai berlambang banteng itu. Sebab, kata Ujang, jika tiba-tiba sikap politik PDIP justru masuk ke dalam pemerintahan akan mempertaruhkan nama dan kewibawaan partai tersebut.

“Kalau masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP akan dicap sebagai tidak konsisten, karena selama ini menyerang Jokowi, menghantam Jokowi, bermusuhan dengan Jokowi. Tahu-tahu malah mendukung Gibran yang sekarang jadi cawapres di pemerintahan Prabowo. Ini jadi lucu. Karena itu, pilihan jadi oposisi kelihatannya akan dilakukan oleh PDIP ke depan,” pungkasnya. (Dis/Z-7)