Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meluruskan pernyataan Ganjar Pranowo perihal sikapnya yang tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Hasto, maksud Ganjar adalah tidak akan menjadi salah satu menteri di pemerintahan ke depan.
"Yang dimaksudkan Pak Ganjar beliau tidak akan menjadi salah satu menteri dalam jajaran pemerintahan ke depan. Tentu saja sikap itu kita hormati dan PDIP sangat konsisten di dalam membangun demokrasi yang berkedaulatan rakyat," kata Hasto dalam acara halalbihalal keluarga besar Barikade 98 di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).
Sementara itu, saat ini PDIP belum menyatakan sikap apakah akan berada di dalam atau luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Sikap partai akan disampaikan secara resmi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, 24-26 Mei mendatang.
Baca juga : PDIP dan PKS Punya DNA Kuat sebagai Oposisi
"PDIP apakah berada di luar atau di dalam pemerintahan itu akan dibahas di dalam rapat kerja nasional, tapi konstitusi partai menegaskan bahwa itu adalah kewenangan dari ketua umum PDIP," ucap Hasto.
Sebelumnya, Ganjar mendeklarasikan sikapnya untuk menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam sambutannya pada acara halalbihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
"Saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini," kata Ganjar. (Z-11)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved