Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meluruskan pernyataan Ganjar Pranowo perihal sikapnya yang tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Hasto, maksud Ganjar adalah tidak akan menjadi salah satu menteri di pemerintahan ke depan.
"Yang dimaksudkan Pak Ganjar beliau tidak akan menjadi salah satu menteri dalam jajaran pemerintahan ke depan. Tentu saja sikap itu kita hormati dan PDIP sangat konsisten di dalam membangun demokrasi yang berkedaulatan rakyat," kata Hasto dalam acara halalbihalal keluarga besar Barikade 98 di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).
Sementara itu, saat ini PDIP belum menyatakan sikap apakah akan berada di dalam atau luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Sikap partai akan disampaikan secara resmi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, 24-26 Mei mendatang.
Baca juga : PDIP dan PKS Punya DNA Kuat sebagai Oposisi
"PDIP apakah berada di luar atau di dalam pemerintahan itu akan dibahas di dalam rapat kerja nasional, tapi konstitusi partai menegaskan bahwa itu adalah kewenangan dari ketua umum PDIP," ucap Hasto.
Sebelumnya, Ganjar mendeklarasikan sikapnya untuk menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam sambutannya pada acara halalbihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
"Saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini," kata Ganjar. (Z-11)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved