Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meluruskan pernyataan Ganjar Pranowo perihal sikapnya yang tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Hasto, maksud Ganjar adalah tidak akan menjadi salah satu menteri di pemerintahan ke depan.
"Yang dimaksudkan Pak Ganjar beliau tidak akan menjadi salah satu menteri dalam jajaran pemerintahan ke depan. Tentu saja sikap itu kita hormati dan PDIP sangat konsisten di dalam membangun demokrasi yang berkedaulatan rakyat," kata Hasto dalam acara halalbihalal keluarga besar Barikade 98 di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).
Sementara itu, saat ini PDIP belum menyatakan sikap apakah akan berada di dalam atau luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Sikap partai akan disampaikan secara resmi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, 24-26 Mei mendatang.
Baca juga : PDIP dan PKS Punya DNA Kuat sebagai Oposisi
"PDIP apakah berada di luar atau di dalam pemerintahan itu akan dibahas di dalam rapat kerja nasional, tapi konstitusi partai menegaskan bahwa itu adalah kewenangan dari ketua umum PDIP," ucap Hasto.
Sebelumnya, Ganjar mendeklarasikan sikapnya untuk menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam sambutannya pada acara halalbihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
"Saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini," kata Ganjar. (Z-11)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan contoh konkret dari para pemimpin terkait upaya efisiensi anggaran negara.
Adapun peresmian taman tersebut juga turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved