Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli, mengatakan PDIP dan PKS memiliki DNA yang kuat sebagai partai ideologis dan mandiri. Itu membuat mereka tidak menemui persoalan ketika berada di ruang oposisi.
“PDIP selama 10 tahun pernah menjadi oposisi. Begitu juga dengan PKS yang menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi saat ini,” ujar Lili kepada Media Indonesia, Selasa (30/4).
Dengan melihat jejak rekam dan ideologi yang kuat itu, mestinya kedua parpol tersebut bisa menentukan sikap sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Itu perlu dilakukan untuk memastikan berjalannya mekanisme checks and balances bagi pemerintah mendatang.
Baca juga : PDIP dan PKS Harus Jadi Oposisi untuk Jaga Demokrasi
Lili mengatakan publik mearuh harapan besar akan terciptanya keseimbangan demokrasi. jangan sampai semua partai politik masuk ke koalisi pemerintahan.
“Semoga saja mereka tetap konsisten dan kuat, tidak tergoda masuk pemerintahan,” tandasnya.
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berharap PDI Perjuangan dan PKS bisa kompak mengambil jalan oposisi pada masa pemerintahan 2024-2029. Dua partai tersebut harus berseberangan dengan pemerintahan demi menjaga iklim demokrasi tetap sehat.
“Ke depan, kalau demokrasi mau baik, PDIP dan PKS harus sebagai kekuatan oposisi. Jangan semua masuk koalisi Prabowo-Gibran,” tutur Ujang. (Z-11)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved