Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama. Hal itu disampaikan pada Kongres VI Partai Demokrat di Ritz-Carlton, SCBD, Jakarta, Senin (24/2).
"Bukan hanya cepat, tapi juga sangat dinamis, sering diwarnai ketidakpastian. Kejutan demi kejutan, walaupun ada yang kontra, mengatakan begini, kalau 10 tahun sebagai oposisi waktu bergerak begitu lama rasanya," kata AHY.
AHY membandingkan dirinya ketika di politik dan tentara. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu mengatakan kondisinya tak jauh berbeda.
"Tapi ternyata, di politik terasa jauh lebih cepat," ujar AHY.
AHY juga menyinggung demokrasi yang terjalin di partai berlogo mercy itu seperti saat pemilihan ketua umum. Bagi Demokrat, demokrasi yang terjadi di internal partai juga menjaga demokrasi negara.
"Jadi masih tajam dalam ingatan kita, 5 tahun yang lalu, 15 Maret 2020 kita menyelenggarakan kongres ke V Partai Demokrat, sebuah mindstone penting bagi partai kita, sebuah regenerasi kepemimpinan yang berjalan secara demokratis, dan juga natural menandai babak baru perjalanan Demokrat dalam kancah politik nasional," ujar AHY. (P-4)
Seluruh aspek yang dipaparkan dalam pidato presiden memiliki bobot yang sangat mendasar.
Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menepis isu hubungannya dengan Wapres Gibran renggang karena tidak disalami saat acara tersebut.
AHY enggan berkomentar lebih jauh. Dia menegaskan bahwa hubungannya dengan Gibran sangat baik.
Gibran membagikan momen bersama AHY dan Bahlil menjawab isu hubungan mereka tak harmonis.
Wapres Gibran tak menyalami sejumlah menteri dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, beberapa waktu lalu, dinilai mengonfirmasi adanya hubungan yang renggang
Gestur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak menyalami menteri beberapa waktu lalu dinilai mengonfirmasi adanya perang dingin atau hubungan yang renggang.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved