Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Politikus senior sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan bahwa PDIP akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah sekaligus sparring partner untuk menjadi penyeimbang.
Jika pemerintah benar, kata Said, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi yang terbaik.
"Sikap politik partai baru disampaikan besok, kita tunggu bersabar sampai besok," kata Said di sela Kongres Ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, kemarin.
Dia mengungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa tantangan domestik dan global yang saat ini terjadi semakin berat dan penuh ketidakpastian.
Oleh karena itu, PDIP mendukung pemerintah untuk menghadapi tantangan dengan jalan yang terjal.
Di samping itu, Said belum bisa memastikan posisi PDIP dalam kondisi politik ke depannya, termasuk soal PDIP bergabung ke dalam kabinet. Namun, sejauh ini, menurut dia, PDIP masih berposisi di luar pemerintahan.
Sementara itu, politikus PDIP lainnya Yasonna H. Laoly menjelaskan bahwa dukungan kepada pemerintah juga menjadi arahan Megawati Soekarnoputri ketika berpidato dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif PDIP pada 30 Juli 2025.
Meski begitu, dukungan yang dilakukan PDIP adalah sebagai penyeimbang atau menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
"Kita dukung pemerintahan Pak Prabowo, walaupun kita berada di luar kabinet. Kita tetap mendukung sebagai penyeimbang," kata Yasonna pada kesempatan sama.(Ant/P-1)
Sikap PDIP jika memilih oposisi justru akan memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam berpolitik.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved