PDI Perjuangan Tetap Jadi Penyeimbang, Bukan Oposisi Maupun Koalisi? Ini Jawabannya

POLITIKUS PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menegaskan posisi partainya akan tetap berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto, sebagaimana hasil keputusan Rakernas V pada 2024. Menurutnya, PDIP konsisten menjadi kekuatan penyeimbang, bukan oposisi apalagi bagian dari koalisi.

“Sejak awal PDI Perjuangan tidak masuk dalam barisan koalisi, tapi juga tidak menempatkan diri sebagai oposisi. Karena Bu Megawati sangat konsisten dengan sistem ketatanegaraan kita yang tidak mengenal oposisi maupun koalisi secara formal,” ujar Guntur kepada Media Indonesia, Minggu (3/8).

Sikap Politik?

Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Bahkan, pemberian amnesti terhadap Hasto tak mengubah garis politik partai.

Baca juga : Bagaimana Nasib Hasto dan Kursi Sekjen PDIP, Ini Kata Guntur Romli

“Posisi partai tidak berubah. Amnesti terhadap Mas Hasto adalah soal hukum, tapi sikap politik partai tetap seperti yang diputuskan dalam Rakernas. Kami tetap di luar pemerintahan sebagai penyeimbang,” ucapnya.

Beri Dukungan?

Menurut Guntur, PDI Perjuangan hanya akan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Di luar itu, partai akan tetap melakukan kritik.

“Kalau pemerintah pro rakyat, tentu kami dukung. Tapi kalau tidak, kami akan tetap mengkritik. Karena itulah fungsi kekuatan penyeimbang,” tegasnya.

Ia juga menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai sosok pemimpin yang tidak terjebak dalam transaksi kekuasaan. “Bu Mega itu the real leader, bukan dealer. Beliau tidak memainkan politik dagang sapi,” tandas Guntur. (Far/P-3)