Megawati Soekarnoputri: Jejak Kepemimpinan Perempuan di Pusat Sejarah Bangsa

NAMA Megawati Soekarnoputri menempati posisi tersendiri dalam sejarah politik Indonesia. Ia bukan hanya Presiden Republik Indonesia ke-5, tetapi juga presiden perempuan pertama dan hingga kini satu-satunya yang pernah memimpin negeri ini. Perjalanannya ke pucuk kekuasaan tidak hadir secara instan, melainkan ditempa oleh dinamika sejarah, tekanan politik, dan konsistensi sikap di tengah perubahan zaman.

Megawati lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947 dengan nama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri. Ia merupakan putri sulung Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dan Fatmawati. Masa kecil hingga remajanya dilalui dalam bayang-bayang sejarah besar bangsa, sekaligus tekanan politik yang menyertai keluarga Bung Karno pada era Orde Baru.

Dari Dunia Akademik ke Arena Politik

Megawati menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Perguruan Cikini, Jakarta. Ia sempat melanjutkan studi di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (1965–1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970–1972). Namun, studi tersebut tidak dapat diselesaikan, seiring situasi politik yang menekan keluarga Soekarno pada masa itu.

Baca juga : Megawati Hadir dalam Rakernas PDI Perjuangan di Ancol

Pada masa mahasiswa, Megawati terlibat dalam aktivitas Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Keterlibatan ini menjadi pintu awal perkenalannya dengan dunia politik. Langkah politik praktis ia tempuh pada 1987 dengan bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan terpilih sebagai anggota DPR pada Pemilu 1987.

Perjalanan politiknya mencapai titik penting ketika ia terpilih sebagai Ketua Umum PDI pada Kongres 1993. Kepemimpinannya kemudian diuji oleh peristiwa 27 Juli 1996, saat kantor DPP PDI diserbu. Peristiwa ini menjadi salah satu momen kunci yang mendorong lahirnya PDI Perjuangan (PDIP) pada 1998, sekaligus menempatkan Megawati sebagai simbol perlawanan politik terhadap otoritarianisme.

Peran Sentral di Era Reformasi

Bersama tokoh-tokoh reformasi seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Amien Rais, dan lainnya, Megawati memainkan peran penting dalam transisi demokrasi pasca-Orde Baru. Pada Pemilu 1999, PDIP tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara 33,74 persen. Meski tidak terpilih sebagai presiden melalui Sidang Umum MPR, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden RI ke-8, mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid.

Baca juga : PDIP Buka Suara Soal OTT Bupati Ponorogo oleh KPK

Situasi politik nasional yang dinamis membawa Megawati dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-5 pada 23 Juli 2001, melalui Sidang Istimewa MPR.

Kepemimpinan dan Warisan Kebijakan

Selama menjabat sebagai presiden (2001–2004), Megawati memimpin Indonesia pada fase konsolidasi demokrasi dan pemulihan ekonomi pascakrisis. Sejumlah kebijakan strategis lahir pada masa pemerintahannya, antara lain:

• Amandemen ketiga dan keempat UUD 1945
• Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK)
• Pembubaran Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
• Penyusunan UU Otonomi Khusus Aceh (NAD)
• Penyusunan UU Anti Terorisme
• Perumusan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang kelak melahirkan BPJS
• Revisi UU Pemerintahan Daerah tentang otonomi daerah
• Pengakhiran program kerja sama reformasi dengan IMF
• Pembangunan Jembatan Suramadu
• Penyelenggaraan pemilihan presiden langsung pertama pada 2004

Di bidang ekonomi, sejumlah indikator menunjukkan perbaikan. Nilai tukar rupiah menguat dari sekitar Rp9.800 (2001) menjadi Rp9.100 (2004). Inflasi menurun dari 13,1 persen menjadi 6,5 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen, dan indeks harga saham gabungan (IHSG) meningkat dari 459 menjadi 852. Angka kemiskinan juga tercatat menurun dari 28 persen menjadi 18 persen.

Pada periode yang sama, pemerintahannya menghadapi dan menangani berbagai konflik sosial, termasuk konflik di Ambon dan Poso, pemulihan sektor pariwisata pasca Bom Bali, serta penanganan isu tenaga kerja Indonesia di Malaysia.

Peran di Era Kini

Atas kontribusinya bagi negara, Universitas Pertahanan (Unhan) menganugerahkan gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati. Hingga kini, ia masih aktif dalam kehidupan kenegaraan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Lebih dari sekadar tokoh politik, Megawati Soekarnoputri adalah figur yang merepresentasikan lintasan panjang sejarah Indonesia dari era revolusi, otoritarianisme, hingga demokrasi. Kepemimpinannya menandai satu bab penting tentang kehadiran perempuan di pusat kekuasaan negara, sebuah jejak yang tetap relevan dibaca lintas generasi.