PDIP Buka Suara Soal OTT Bupati Ponorogo oleh KPK

DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang juga merupakan kader PDI Perjuangan.

“Kami, jajaran DPD PDI Perjuangan Jatim, menerima informasi pada Jumat, 7 November 2025, pada sore hari bahwa Bapak Sugiri Sancoko, selaku Bupati Ponorogo, yang juga kader PDI Perjuangan, diamankan oleh KPK dalam kegiatan OTT,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, dalam keterangannya, Sabtu (8/11).

Said menegaskan, pihaknya menghormati kewenangan dan proses hukum yang dilakukan KPK serta mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah hingga adanya putusan hukum yang tetap dari pengadilan.

Baca juga : Pencopotan Sejumlah Ketua DPD PDIP Karena Rangkap Jabatan

“DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak pengadilan,” katanya.

Menurut Said, PDI Perjuangan senantiasa menjunjung tinggi independensi lembaga penegak hukum, termasuk KPK, sesuai dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“PDI Perjuangan Jatim menjunjung tinggi independensi KPK. Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Dengan demikian, tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” ujarnya.

Baca juga : Elite PDIP Luruskan Soal Bambang Pacul Dicopot dari Ketua DPD Jateng

Ia menambahkan, tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan melukai amanah yang telah diberikan. Karena itu, PDIP mendukung langkah KPK dalam pemberantasan korupsi.

“Segenap jajaran DPD PDI Perjuangan Jatim meyakini bahwa tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat. Tentu saja perbuatan itu akan melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu, kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK, dalam melakukan pemberantasan korupsi,” kata Said.

Atas nama partai, Said juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas peristiwa penangkapan tersebut.

“Pada kesempatan ini, mewakili organisasi, DPD PDI Perjuangan Jatim memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Bapak Sugiri Sancoko oleh KPK, yang juga kader PDI Perjuangan. Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencederai kepercayaan rakyat,” tuturnya.

Said menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi momentum bagi PDIP untuk berbenah dalam pembinaan kader dan memperbaiki sistem politik agar tidak berbiaya mahal.

“Peristiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang, serta memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (M-3)