Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa kompak mengambil jalan oposisi pada masa kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di 2024-2029. Dua partai tersebut harus berseberangan dengan pemerintahan demi menjaga iklim demokrasi tetap ehat.
“Ke depan, kalau demokrasi mau baik, PDIP dan PKS harus sebagai kekuatan oposisi. Jangan semua masuk koalisi Prabowo-Gibran,” ujar Ujang kepada Media Indonesia, Senin (29/4).
Jika semua parpol masuk ke pemerintahan, penguasa akan terlalu mayoritas dan berpotensi terjadi banyak penyalahgunaan. DPR juga tidak akan memiliki kontrol pengawasan yang tajam karena semua berpeluang mendukung kebijakan yang dimunculkan.
Baca juga : PDIP dan PKS Jadi Harapan Terakhir untuk Jalankan Mesin Oposisi
Ujang berharap PDIP dan PKS kompak ketika beroposisi. Menurutnya, kedua parpol tersebut akan memiliki keresahan yang sama untuk mengkritisi Prabowo-Gibran.
“Namu, semua masih dinamis. PKS juga saya dengar akan ditemui Prabowo,” tandasnya.
Terkini, perwakilan PDIP terlihat hadir dalam acara halal bihalal sekaligus tasyakuran milad PKS yang ke-22 di DPP PKS, Jakarta Selatan. PDIP diwakilkan Ketua Fraksi DPR RI Utut Adianto.
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menyebut kedatangan Utut ke acara PKS menjadi bukti partai berlogo banteng itu terus jaga komunikasi dengan seluruh partai politik.
“Kami terus menjalin komunikasi dengan semua parpol. Kami membangun kerja sama yang baik dengan semua partai yang ada di parlemen," tutur Hendrawan. (Z-11)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Indonesia Muda Bicara direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai kritik Pandji Pragiwaksono lewat stand up comedy sebagai dinamika demokrasi yang wajar dan perlu disikapi jernih.
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Kasus pembunuhan anak di Cilegon, Banten, dipicu motif ekonomi. Pelaku disebut terlilit utang setelah mengalami kerugian besar dalam perdagangan aset kripto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved