PDIP dan PKS Harus Jadi Oposisi untuk Jaga Demokrasi

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa kompak mengambil jalan oposisi pada masa kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di 2024-2029. Dua partai tersebut harus berseberangan dengan pemerintahan demi menjaga iklim demokrasi tetap ehat.

“Ke depan, kalau demokrasi mau baik, PDIP dan PKS harus sebagai kekuatan oposisi. Jangan semua masuk koalisi Prabowo-Gibran,” ujar Ujang kepada Media Indonesia, Senin (29/4).

Jika semua parpol masuk ke pemerintahan, penguasa akan terlalu mayoritas dan berpotensi terjadi banyak penyalahgunaan. DPR juga tidak akan memiliki kontrol pengawasan yang tajam karena semua berpeluang mendukung kebijakan yang dimunculkan.

Ujang berharap PDIP dan PKS kompak ketika beroposisi. Menurutnya, kedua parpol tersebut akan memiliki keresahan yang sama untuk mengkritisi Prabowo-Gibran.

“Namu, semua masih dinamis. PKS juga saya dengar akan ditemui Prabowo,” tandasnya.

Terkini, perwakilan PDIP terlihat hadir dalam acara halal bihalal sekaligus tasyakuran milad PKS yang ke-22 di DPP PKS, Jakarta Selatan. PDIP diwakilkan Ketua Fraksi DPR RI Utut Adianto.

Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menyebut kedatangan Utut ke acara PKS menjadi bukti partai berlogo banteng itu terus jaga komunikasi dengan seluruh partai politik.

“Kami terus menjalin komunikasi dengan semua parpol. Kami membangun kerja sama yang baik dengan semua partai yang ada di parlemen," tutur Hendrawan. (Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika