PDIP dan PKS Jadi Harapan Terakhir untuk Jalankan Mesin Oposisi

Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Prof Lili Romli mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi harapan terakhir untuk berada di kursi oposisi.

Ia menekankan bahwa kekuatan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih tetap dibutuhkan secara signifikan sehingga ada kontrol serta pengawasan terhadap pemerintah. Jika tidak ada oposisi, kebijakan yang dimunculkan cenderung merugikan rakyat seperti di era Orde Baru.

"Kalau semuanya masuk, ya wassalam. DPR betul-betul tidak memainkan peran," kata Lili dalam kegiatan webinar, Senin (29/4).

Baca juga : PKS Berharap Didatangi Prabowo Subianto dan Diajak Koalisi

Dia menilai saat ini presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto ingin merangkul semua partai yang ada di luar koalisi pendukungnya, yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga PKS.

Namun belakangan, Prabowo baru melakukan komunikasi secara langsung dengan NasDem dan PKB. Walaupun begitu, dia menilai PPP dan PKS pun ingin diajak bergabung ke koalisi Prabowo tersebut.

"Yang tersisa adalah PDIP, nah kalau PDIP kita ketahui juga ada dua faksi. Ada yang ingin tetap menjadi oposisi, dan ada yang ingin bergabung," kata dia.

Baca juga : PKS Berharap Bisa Bertemu Prabowo Subianto dalam Waktu Dekat

Dia juga mengatakan ada sejumlah anggapan-anggapan bahwa para anggota DPR akan tetap memainkan fungsi pengawasan walaupun partai-nya berkoalisi dengan pemerintahan. Namun, dia menilai pengawasan itu tidak akan setajam jika partai dari anggota DPR berjalan menjadi oposisi.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa demokrasi akan tetap bertahan jika tokoh-tokoh politik dan petinggi partai berkomitmen untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem bernegara di Indonesia. Tidak bolehada selintas pemikiran pun untuk kembali ke otoritarianisme seperti di masa silam.

"Saya berharap ada komitmen partai-partai dan elite politik untuk menjadikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik untuk Indonesia," tandasnya. (Ant/Z-11)