Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu, mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP untuk periode 2025–2030. Menurutnya, keputusan tersebut diambil karena kinerja Hasto dinilai baik serta loyalitasnya telah teruji.
"Pertimbangan Bu Mega berarti dia dianggap mumpuni untuk menjadi Sekjen kita (PDIP) dalam lima tahun ke depan, loyalitasnya teruji, kemudian langkah dan kinerjanya bagus," kata Adian dikutip Antara, Jumat (15/8).
Adian menegaskan, meski kembali memegang jabatan strategis, Hasto diyakini tetap bersikap kritis. Ia menyebut sikap kritis adalah bagian yang melekat pada seorang intelektual.
Menurut dia, daya kritis melekat pada pada semua yang mengaku dirinya intelektual. Adian menilai intelektualitas seseorang akan berhenti jika ia berhenti mempertanyakan sesuatu.
"Jadi kalau sudah ada orang yang mengaku dirinya intelektual, tapi sudah berhenti bertanya, (maka) intelektualitasnya berhenti."
Hasto resmi dilantik sebagai Sekjen PDIP dalam rapat pleno DPP pada Kamis (14/8), menyusul penetapan susunan pengurus DPP usai Kongres ke-6 PDIP di Bali. Sebelumnya, Megawati masih merangkap posisi Sekjen.
Hasto sempat mendekam di tahanan karena kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku. Ia dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.
Pada akhir Juli 2025, Hasto menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto sehingga bebas dari seluruh hukuman tersebut. (P-4)
Untuk berlangganan dengan sepuluh juta pengguna per bulan, aplikator hanya perlu membayar antara Rp17 hingga Rp50 per perjalanan, tergantung jenis layanan peta yang dipilih.
Sambil menjelaskan bagaiman mekanisme yang diusungnya, Adian juga mengatakan bahwa nantinya aplikator tidak lagi menggunakan komisi tetapi biaya tetap atau berlangganan.
Adian Napitupulu menuntut komisi aplikator maksimal 10% dan mendorong RUU Transportasi Online untuk perlindungan pengemudi.
Anggota DPR Adian Napitupulu meminta pemerintah mengkaji ulang pembengkakan biaya proyek kereta cepat Whoosh
Adian meminta polisi untuk mengusut insiden ojol dilindas kendaraan rantis brimob.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved