Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu, mengkritisi komposisi kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Pertama terlalu besar. Itu akan menyulitkan. Jadi begini, ketika mejanya terlalu banyak, maka birokrasi akan panjang. Birokrasi yang panjang itu akan menjadi beban buat perijinan buat investasi dsb sederhananya begitu lho,” ujar Adian, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
“Tadinya mejanya 34 sekarang mejanya jadi 42. Kan tambah meja tuh ya kan. Tambah meja artinya tambah birokrasi, tambah birokrasi artinya tambah proses. Tambah proses artinya tambah waktu. Tambah waktu artinya tambah beban baru. Itu aja,” tegasnya.
Adian menegaskan belum lagi anggaran yang perlu disediakan. Sebagai anggota partai politik, Adian menyebut pihaknya akan tetap mengawal apapun kebijakan pemerintah.
“Kita ketika bersama-sama dengan Jokowi, kita salah satu partai paling kritis terhadap Jokowi ya PDIP. Kita tuh sikapnya tegas, bener-bener, enggak ya dikritik,” tandasnya.
Adian menjelaskan memang pihaknya mendukung pemerintahan, tapi dirinya tak lupa bahwa gaji yang masuk kantongnya berasal dari uang rakyat. (H-3)
SATU tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025, menjadi tonggak penting bagi Kementerian Agama (Kemenag)
Dengan konsistensi dan dukungan masyarakat, program-program Prabowo akan menunjukkan hasil signifikan pada tahun ketiga kepemimpinannya.
Prabowo juga melantik Aminuddin Ma'ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil I dan II BP BUMN.
PEMERINTAHAN Prabowo Subianto langsung tancap gas di awal masa jabatannya lewat kebijakan pemangkasan anggaran senilai Rp306,69 triliun.
Kabinet wajib dapat menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengatasi masalah-masalah di masyarakat. Jika dinilai kurang memuaskan, ia menspekulasi reshuffle kabinet bisa terjadi.
PRESIDEN Prabowo Subianto telah mencanangkan makan bergizi gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional.
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved