Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiaro menyinggung kabinet dengan postur gemuk pada pemerintahan mendatang setelah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI per 20 Oktober 2024.
Bima Arya usai menjadi peserta pembekalan wakil calon menteri di kediaman Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, mengungkapkan bahwa Prabowo melalui pembekalan ini berupaya mengoordinasikan dengan baik deretan calon anak buahnya.
"Makanya, kalau orang bilang ini kabinet gemuk, ya memang ini adalah kabinet yang berusaha mengakomodasi semua. Yang penting sekarang 'kan strukturnya, fungsinya, koordinasinya, kolaborasinya, itu bisa dilakukan dengan baik," ujarnya, dilansir dari Antara, Kamis (17/10).
Kabinet Prabowo-Gibran diperkirakan diisi sekitar 108 orang terdiri atas 49 posisi menteri dan 59 posisi wakil menteri atau wakil kepala badan/lembaga.
Melalui pembekalan tugas para calon anggota kabinet, menurut Bima Arya, Prabowo ingin menyamakan frekuensi calon anggota kabinet mendatang karena berasal dari berbagai latar belakang.
"Latar belakang anggota kabinet berbeda-beda kata beliau. Ada aktivis, ada budayawan, politisi. Maka dari itu, harus disamakan frekuensinya, perspektifnya," ungkap Bima Arya yang kini menjabat Ketua DPP PAN.
Dengan demikian, kata dia, para calon wamen menjadi satu frekuensi dan persepektif dengan memahami dari pemikiran-pemikiran Prabowo Subianto.
Pembekalan bertajuk Hambalang Retreat itu diikuti calon wakil menteri kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan 54 peserta.
Pembekalan tugas bagi para calon wakil menteri dimulai sekitar pukul 09.00 hingga pukul 17.00 WIB dengan berbagai pembasahan seperti kecerdasan buatan (AI), media dan komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan materi antikorupsi. (I-2)
Prabowo menyampaikan konstelasi global, seperti geopolitik, kondisi ekonomi global, hingga mengelola negara.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved