Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Untuk menghadapi Pilkada 2024, PDIP telah membentuk tim pemenangan Pilkada secara nasional atas arahan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adian Napitupulu mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari persiapan untuk menghadapi Pilkada serentak pada bulan November 2024 mendatang.
"Dalam rangka menghadapi Pilkada serentak 2024 nanti, PDIP telah membentuk Tim Pemenangan Pilkada secara Nasional yang telah ditandatangani SK-nya oleh Ketua Umum PDI-Perjuangan," kata Adian Napitupulu dalam konferensi pers di acara Rakernas V di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (25/5).
Baca juga : Rakernas PDIP 2024, Ganjar Sebut Di Luar Pemerintahan Tidak Terus Mengganggu
Adian menambahkan bahwa dalam Pilkada serentak 2024, terdapat 142 Kabupaten/Kota di 11 Provinsi, di mana PDIP berpotensi untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sendiri. Selain itu, PDIP juga menjalin kerja sama dengan partai-partai lain.
Pengurus daerah PDIP di seluruh Indonesia telah sepakat untuk mencegah terulangnya situasi yang terjadi pada Pemilihan Presiden sebelumnya di Pilkada mendatang. Mereka berkomitmen untuk menghindari adanya aparatur negara yang berpolitik demi kepentingan tertentu.
“Kami ingin Pilkada ini menjadi arena pertarungan yang sehat dan tidak menakutkan. Kami ingin rakyat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan suasana yang riang dan gembira," tambah Adian Napitupulu. (Z-10)
Selain nama-nama yang sudah ditunjuk, tidak menuntut kemungkinan juga ada penambahan nama-nama baru yang masuk dalam susunan tim
Untuk berlangganan dengan sepuluh juta pengguna per bulan, aplikator hanya perlu membayar antara Rp17 hingga Rp50 per perjalanan, tergantung jenis layanan peta yang dipilih.
Sambil menjelaskan bagaiman mekanisme yang diusungnya, Adian juga mengatakan bahwa nantinya aplikator tidak lagi menggunakan komisi tetapi biaya tetap atau berlangganan.
Adian Napitupulu menuntut komisi aplikator maksimal 10% dan mendorong RUU Transportasi Online untuk perlindungan pengemudi.
Anggota DPR Adian Napitupulu meminta pemerintah mengkaji ulang pembengkakan biaya proyek kereta cepat Whoosh
Adian meminta polisi untuk mengusut insiden ojol dilindas kendaraan rantis brimob.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved