Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM rangkaian diskusi antara DPR, asosiasi ojek online, komunitas pengemudi, dan perusahaan aplikator, anggota Komisi V DPR Adian Napitupulu mendorong skema berlangganan sebagai arah baru pengaturan hubungan kerja sama di ekosistem ojol.
Pada kesempatan tersebut, Adian menilai pendekatan ini lebih sejalan dengan praktik di sejumlah negara dan perkembangan model bisnis digital.
"Begini, maksimal per hari ini, per saat ini, kita meminta komisi aplikator tidak lebih dari 10%. All in. Tapi, perkembangan teknologi, perkembangan pola ekonomi usaha di beberapa negara lain, sistemnya justru sudah lebih maju," ucapnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/10).
Sambil menjelaskan bagaiman mekanisme yang diusungnya, Adian juga mengatakan bahwa nantinya aplikator tidak lagi menggunakan komisi tetapi biaya tetap atau berlangganan.
"Tidak lagi menggunakan komisi, tetapi biaya tetap, biaya berlangganan. Jadi si driver misalnya membayar pada aplikasi Rp200 ribu tiap bulan, dan aplikator wajib untuk mendistribusikan order pada mereka. Di India dan beberapa negara lain sudah seperti itu," terangnya.
Adian juga menyinggung kebutuhan payung hukum jangka panjang, yakni rencananya adanya RUU Transportasi Online dan Perpres.
"Kita sih lebih berharap pada undang-undang transportasi online-nya ya. Perpres ini kan sementara sampai dikeluarkannya undang-undang transportasi online itu kan, tapi kita sadar bahwa memproduksi sebuah undang-undang itu kan tidak gampang, tidak sederhana, dan biasanya tidak cepat. Terkecuali ada hal lain," terangnya. (Put/E-1)
Industri transportasi online kini telah menjadi katalisator penting bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons soal adanya potongan aplikasi lebih dari 20% bagi mitra serta wacana mitra transportasi online sebagai pegawai tetap.
Untuk berlangganan dengan sepuluh juta pengguna per bulan, aplikator hanya perlu membayar antara Rp17 hingga Rp50 per perjalanan, tergantung jenis layanan peta yang dipilih.
Adian Napitupulu menuntut komisi aplikator maksimal 10% dan mendorong RUU Transportasi Online untuk perlindungan pengemudi.
Anggota DPR Adian Napitupulu meminta pemerintah mengkaji ulang pembengkakan biaya proyek kereta cepat Whoosh
Adian meminta polisi untuk mengusut insiden ojol dilindas kendaraan rantis brimob.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved